Tugas 63 Panwascam Selesai, Ketua Bawaslu Nunukan Beber Kendala Selama Pilkada 2021

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Sebanyak 63 pengawas kecamatan ( Panwascam ) yang tersebar di 21 kecamatan pada Pilkada 2020 lalu, kini telah selesai tugasnya.

Seusai membuka rapat evaluasi Panwascam se-Kabupaten Nunukan di Hotel Laura, Ketua Bawaslu Nunukan, Mochammad Yusran beber kendala Pilkada 2020 adalah soal regulasi dan geografis wilayah.

"Tugas Panwascam sudah selesai. Kita berharap evaluasi hari ini ada masukan dan kritikan untuk perbaikan kinerja Bawaslu di Pemilu mendatang.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Nunukan Hari Ini, BMKG Keluarkan Peringatan Dini di 2 Wilayah, Imbau Warga Waspada

Baca juga: Kepala BKPSDM Nunukan Kaharuddin Beber Kebutuhan Pegawai, Usulkan Ratusan Formasi Guru Tahun Ini

Baca juga: Kepala BKPSDM Nunukan Kaharuddin Tokkong Bantah Pemberhentian 24 Honorer Akibat Dendam Pilkada 2020

Apalagi tahun 2022 akan ada tahapan Pilkada serentak dan Pemilu," kata Mochammad Yusran kepada TribunKaltara.com, Minggu (28/02/2021), pukul 13.00 Wita.

Pria yang akrab dengan panggilan Yusran itu, menyampaikan kendala regulasi menjadi hambatan pihaknya dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar pada Pilkada 2020 lalu.

"Catatan kami banyak berkaitan dengan hambatan regulasi di dalam menjalankan tugas. Misalnya kasus tertangkap tangan soal politik uang. Padahal sudah limpahkan kasus ini ke Gakkumdu. Artinya bukti permulaan sudah cukup.

Tapi yang bersangkutan kabur sehingga tidak bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dengan begitu kasus dianggap daluwarsa," ucap Yusran.

Yusran berharap, soal regulasi yang menjadi kendala pihaknya dapat menjadi catatan Bawaslu RI, agar pada Pilkada dan Pemilu mendatang, kendala dari segi regulasi bisa teratasi.

"Bisa saja ke depan ada praktek in absensia. Meskipun pelaku sudah tidak ada atau kabur, tapi tetap bisa ditindaklanjuti oleh Gakkumdu," ujarnya.

Tak hanya itu, kondisi geografis wilayah Kabupaten Nunukan yang terpisahkan oleh laut, kerap kali menjadi tantangan bagi Bawaslu Nunukan untuk melakukan pengawasan pada Pilkada 2020 maupun sebelumnya.

Bahkan jaringan telepon di beberapa wilayah pelosok seperti Lumbis, Krayan, Sebakis, dan wilayah Dapil 3 lainnya juga menjadi kendala koordinasi oleh Bawaslu Nunukan.

"Tantangan geografis bukan hal baru. Antar kecamatan yang terpisahkan oleh laut ditambah jaringan telepon yang tidak mendukung untuk terus berkoordinasi, itu juga kendala bagi kami.

Kalau geografis dan jaringan itu kendalanya ada di Dapil 3. Kalau soal dinamika masyarakat ada di Nunukan dan Sebatik. Karena jumlah penduduknya lebih banyak," tuturnya.

Yusran mengaku, peran serta masyarakat Kabupaten Nunukan dalam membantu Bawaslu melakukan pengawasan pada Pilkada 2020 lalu terbilang aktif.

"Pada beberapa kasus tangkap tangan itu ada peran aktif masyarakat. Kami sangat berterimakasih soal itu. Saya berharap kritik, saran dan evaluasi Panwascam dapat menjadi bekal kami, sehingga pada Pilkada dan Pemilu akan datang, kendalanya dapat diminimalisir," ungkapnya.