Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

Kepala BKPSDM Nunukan Kaharuddin Beber Kebutuhan Pegawai, Usulkan Ratusan Formasi Guru Tahun Ini

Kepala BKPSDM Nunukan Kaharuddin beber kebutuhan pegawai, usulkan ratusan formasi guru tahun ini

Penulis: Febrianus Felis | Editor: Amiruddin
Kolase TribunKaltara.com
ILUSTRASI - CPNS. (Kolase TribunKaltara.com) 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN -  Kepala BKPSDM Nunukan Kaharuddin Tokkong beber kebutuhan pegawai, usulkan ratusan formasi guru tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan, Kaharuddin Tokkong, beberkan jumlah pegawai yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Daerah Nunukan.

Menurut Kaharuddin Tokkong, sesuai data analisis tahun 2019 oleh pihaknya, jumlah pegawai negeri sipil ( PNS ) di lingkungan Pemerintah Daerah Nunukan sebanyak 3.861 orang. Sementara itu, jumlah tenaga honorer ada 3.953 orang.

"Jadi secara keseluruhan jumlah pegawai, baik yang berstatus PNS maupun honorer di lingkungan Pemda Nunukan yaitu 7.814 orang. Ini sesuai data analisis tahun 2019 yang sudah kami lakukan sebelumnya," kata Kaharuddin Tokkong kepada TribunKaltara.com, Sabtu (27/02/2021), pukul 15.30 Wita.

Kendati demikian, kata Kaharuddin Tokkong, saat ini jumlah kebutuhan pegawai di lingkungan

Baca juga: Kepala BKPSDM Nunukan Kaharuddin Tokkong Bantah Pemberhentian 24 Honorer Akibat Dendam Pilkada 2020

Baca juga: Masih Tanda Tanya, Ketua Komisi I DPRD Nunukan Minta Investigasi Pemberhentian 24 Honorer Dilakukan

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Nunukan Hari Ini, BMKG Prediksi 6 Wilayah Diguyur Hujan Ringan Malam Hari

Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu sebanyak 7.700 orang.

"Jumlah kebutuhan pegawai baik yang PNS maupun honorer itu 7.700 orang. Sedangkan sesuai data, jumlah keseluruhan pegawai ada 7.814 orang. Berarti kita kelebihan 114 orang. Pegawai kita di lingkungan Pemda Nunukan tersebar di 30 SKPD ditambah 21 Kecamatan.

Berarti ada 51 perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemda Nunukan. Sehingga pengurangan honorer berdasarkan pertimbangan kinerjanya sah-sah saja. Sepanjang honorernya disiplin, SKnya pasti kami perpanjang," ucapnya.

Kaharuddin Tokkong menyebutkan, sesuai PP 49 tahun 2018, solusi untuk tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Nunukan yaitu menjadi Pegawai Honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Masa depan tenaga honorer kita sangat jelas di dalam PP 49 tahu 2018. Satu-satunya jalan adalah menjadi PPPK. Untuk menjadi PPPK, kebijakannya ada di Pemerintah Pusat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved