Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

Kepala BKPSDM Nunukan Kaharuddin Tokkong Bantah Pemberhentian 24 Honorer Akibat Dendam Pilkada 2020

Kepala BKPSDM Nunukan Kaharuddin Tokkong bantah pemberhentian 24 honorer akibat dendam Pilkada 2020.

Penulis: Febrianus Felis
Editor: Amiruddin
TRIBUNKALTARA.COM/FELIS
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan, Kaharuddin Tokkong. TRIBUNKALTARA.COM/ Febrianus felis. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kepala BKPSDM Nunukan Kaharuddin Tokkong bantah pemberhentian 24 honorer akibat dendam Pilkada 2020.

Kabar beredarnya pemberhentian 24 tenaga honorer pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Nunukan, akibat dendam kesumat Pilkada 2020 lalu menyita perhatian publik.

Belum lama ini sejumlah tenaga honorer diberhentikan tanpa keterangan yang konkret dari Kepala OPDnya, hadiri sidang gabungan komisi di DPRD Nunukan.

Dihadapan anggota DPRD, honorer yang tergabung dalam aliansi Apes itu meminta penjelasan kepada enam Kepala OPD, alasan diberhentikan pada Januari 2021 lalu.

Baca juga: Masih Tanda Tanya, Ketua Komisi I DPRD Nunukan Minta Investigasi Pemberhentian 24 Honorer Dilakukan

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Nunukan Hari Ini, BMKG Prediksi 6 Wilayah Diguyur Hujan Ringan Malam Hari

Baca juga: Kontrak Kerja Diputus, 24 Tenaga Honorer di 6 Instansi Pemkab Nunukan Minta Penjelasan Kepala OPD

Adapun enam OPD termasuk jumlah tenaga honorer yang diberhentikan yakni Dinas Kesehatan ada 8 orang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ada 2 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 2 orang, Dinas Pekerjaan Umum ada 3 orang, Dinas Pemadam Kebakaran 8 orang, dan Dinas Lingkungan Hidup 1 orang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ) Kabupaten Nunukan, Kaharuddin Tokkong, menepis isu yang berkembang di masyarakat, alasan pihaknya melakukan pemberhentian 24 tenaga honorer, akibat dendam kesumat Pilkada 2020 lalu.

"Jadi bukan kami berhentikan tapi SK tenaga honorer itu tidak diperpanjang lagi. Setiap tahun ada yang diberhentikan, karena SK berakhir Desember. Jadi tidak ada kaitannya dengan Pilkada 2020 lalu," kata Kaharuddin Tokkong kepada TribunKaltara.com, Sabtu (27/02/2021), pukul 15.00 Wita.

Pria yang kini juga menjabat sebagai Plt Kadiskominfo Nunukan itu, menyampaikan, kebijakan untuk tidak diperpanjang lagi SK 24 tenaga honorer itu, lantaran tidak disiplin dalam bekerja.

"Kami punya pertimbangan. Setelah kami evaluasi, ada yang memang diperpanjang ada yang tidak. Sebelum melakukan pemberhentian kami juga ingatkan kepada tenaga honorer untuk memperbaiki kinerja," ucap Kaharuddin Tokkong.

Menurut Kaharuddin Tokkong, proses rekrutmen honorer di lingkungan Pemerintah Daerah selama ini tidak melalui seleksi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved