Polemik Partai Demokrat

TERUNGKAP! Menkumham Yasonna Laoly Sebut Telah Terima Permohonan Demokrat Kubu KSP Moeldoko di DPR

Terungkap! Menkumham Yasonna Laoly sebut telah terima permohonan Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko di DPR RI.

Kolase TribunKaltara.com / TRIBUNNEWS /HERUDIN DAN DANY PERMANA
Moeldoko terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit, Deli Serdang, Jumat (5/3/2021). (Kolase TribunKaltara.com / TRIBUNNEWS /HERUDIN DAN DANY PERMANA) 

Masalah Partai Demokrat. Ini Pak Benny yang lebih dulu apa?
Yang mana dulu terserah aja," kata Yasonna Laoly.

"Saya ingin sampaikan karena saya barangkali yang soal Demokrat nanti biar dipertanyakan saja," lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Santoso juga menyinggung soal konflik di partainya.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu yakin Menkumham akan objektif dalam menangani kasus di Demokrat.

"Yang pertama saya ingin sampaikan kita belum tanya dulu soal KLB Deli Serdang karena kita yakin pak menteri akan objektif menilai atas apa yang terjadi di Demorkat saat ini," kata Santoso.

Demokrat versi KLB serahkan daftar kepengurusan

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah diajukan permohonan pengesahan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham," kata Yasonna saat dihubungi Tribunnews, Selasa (16/3/2021).

Yasonna menegaskan, pihaknya akan meneliti apakah hasil KLB itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai.

Baca juga: Masih Ingat Eks Kapolri Idham Azis? Menguat Jadi Pengganti Moeldoko, Bersaing dengan 3 Jenderal TNI

Baca juga: Manuver AHY di Tengah Polemik dengan Moeldoko soal Partai Demokrat, Minta Petunjuk ke Jusuf Kalla

Selain itu pihaknya akan meneliti kelengkapan dokumen yang diserahkan Demokrat hasil KLB Sibolangit.

"Kita akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD dan ART partai," ucap Yasonna.

"Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kita beri untuk melengkapi," katanya.

Jangan Tuduh Pemerintah

Melansir Tribunnews.com Partai Demokrat kubu Moeldoko minta pemerintah tak dituduh terlibat dalam konflik Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Demokrat versi KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved