Berita Nunukan Terkini

Soal Hak Milik Lahan Adat di Nunukan, Wamen ATR/BPN Minta Pemda Lakukan Pemetaan Wilayah Ulayat

Soal hak milik lahan adat di Nunukan, Wamen ATR/BPN minta Pemda lakukan pemetaan wilayah ulayat.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/FELIS
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (23/03/2021), sore. TRIBUNKALTARA.COM/ Febrianus felis 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Soal hak milik lahan adat di Nunukan, Wamen ATR/BPN minta Pemda lakukan pemetaan wilayah ulayat.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra bertandang ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Kabupaten Nunukan, Selasa (23/03/2021).

Dalam kunjungannya itu, hadir pula Anggota Komite I DPD RI, Fernando Sinaga dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi.

Baca juga: Toko Olahraga Berumur 36 Tahun di Nunukan Lenyap Dilahap Api, Pemilik Akui Rugi Ratusan Juta Rupiah

Baca juga: 17 Bangunan Rumah Habis Dilahap Api, Polsek Nunukan Perkirakan Kerugian Hingga Rp 10 Miliar

Baca juga: Kebakaran di Nunukan Kaltara, 17 Rumah Ludes Terbakar, Damkar Kerahkan 10 Armada untuk Padamkan Api

Kunjungan kerja pejabat negara itu dalam rangka meninjau persoalan agraria yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah daerah di wilayah Kaltara. Seperti konflik sengketa, tapal batas, maupun juga hak guna usaha (HGU).

Terkait HGU di perbatasan RI-Malaysia, masih menyisahkan persoalan antara masyarakat adat dengan perusahaan yang ada di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan.

Diketahui, belum lama ini puluhan masyarakat adat Dayak Agabag Kabupaten Nunukan grudug DPRD Nunukan, dengan membawa sejumlah tuntutan.

Satu diantara tuntutan mereka yaitu meminta pemerintah daerah melakukan pelepasan lahan masyarakat adat dari konsesi HGU PT Karangjoang Hijau Lestari (KHL), di sekitar permukiman masyarakat adat.

Surya Tjandra, mengatakan untuk mengatasi sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan, harus dilakukan pendataan tanah ulayat lebih dahulu.

"Soal masyarakat adat, kita bicara dua hal yaitu subjek yakni masyarakat dan objek yaitu tanah adat atau tanah ulayat. Kalau subjek sesuai aturan dari Mendagri yang bisa menetapkan adalah kepala daerah. Bisa Gubernur atau Bupati. Kalau objek dalam hal ini tanah adatnya, kita mulai mendata tanah ulayatnya di mana," kata Surya Tjandra kepada TribunKaltara.com saat ditemui di Kantor Bupati Nunukan, pukul 16.00 Wita.

Menurutnya, tanah ulayat di wilayah perbatasan seyogianya memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, tanah ulayat itu sering melampaui wilayah administratif.

"Bisa beda kabupaten atau negara seperti di sini (Nunukan) atau di papua. Kalau di beberapa daerah kami masih eksperimentasi untuk kerjasama dengan Pemda. Kalau mau, Pemdanya lakukan pemetaan wilayah adat dulu. Itu belum sampai pada pengakuan, tapi pemetaan wilayah dulu. Minimal kalau nanti perusahaan dalam peta HGUnya, bisa tau saya harus ngobrol dengan masyarakat mana, minimal begitu," ucapnya.

Lanjut, Surya Tjandra, percuma peroleh HGU, tapi nyatanya tidak bisa digunakan, karena tak ada pemetaan wilayah adat.

"Tantangannya HGU ada pada kami atau BPN tapi kalau Hutan Tanaman Industri (HTI) ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Perusahaan pun sebaiknya ngobrol sama HTN/ BPN di daerah. Jadi tidak langsung beri izin, tetapi masyarakat dalam kawasan itu dipertimbangkan juga," ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya sedang mendorong koordinasi dengan sejumlah pihak. Bahkan, kata Surya Tjandra, ada terobosan menarik di UU Cipatker.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved