Berita Nasional Terkini
Disinggung PDIP soal Kejanggalan Impor Beras, Jokowi Akui Ada Rencana dengan Thailand dan Vietnam
Kebijakan impor beras mendapat kritik politisi PDIP, Presiden Jokowi akhirnya bereaksi, mengakui ada rencana dengan Thailand dan Vietnam.
TRIBUNKALTARA.COM - Kebijakan membuka impor beras sempat mendapat kritik tajam dari politisi PDIP, Presiden Jokowi akhirnya bereaksi hingga mengakui ada rencana dengan Thailand dan Vietnam.
Kebijakan pemerintah melalui Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi yang berencana membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini, mendapat kritik tajam dari politisi PDIP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai ada kejanggalan di balik rencana impor beras.
Sementara itu Presiden Jokowi langsung turun tangan menyikapi polemik ini.
Baca juga: Mayoritas Berasal dari China, Disnaker Sebut tidak Temukan Pelanggaran Tenaga Kerja Asing di Kaltara
Baca juga: Alasan Impor 1 Juta Ton Beras ke Indonesia Masuk Akal? Mendag Muhammad Lutfi Sebut 3 Lembaga Negara
Presiden Jokowi tak memilih membela PDIP ataupun Menteri Perdagangan.
Baru-baru ini, Jokowi meminta semua pihak mengakhiri polemik soal impor beras.
Presiden Jokowi juga mengakui kebijakan impor beras ini sebelumnya sudah ada rencana nota kesepahaman dengan Vietnam dan Thailand.
Kejanggalan impor beras
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi kurang paham tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum terkait impor beras.
"Dari aspek historis, ideologis, dan amanat konstitusi, serta pemahaman terhadap konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat, kebijakan tersebut sama sekali tidak benar.
Impor beras meski dilakukan tidak pada saat panen, merendahkan kecerdasan rakyat petani," kata Hasto Kristiyanto mengutip Tribunnews, Kamis (25/3/2021)
Selain itu, Hasto Kristiyanto meminta Mendag Luthfi tak menyia-nyiakan upaya Presiden Jokowi soal kedaulatan pangan.
Menurutnya, Jokowi selalu menegaskan komitmennya tidak impor beras, bahkan cintai produk dalam negeri.

"Beliau telah membangun lumbung pangan (food estate) bahkan waduk di sejumlah provinsi, serta menggalakkan penelitian dan invosi di bidang pangan.
Lalu kenapa Menteri Perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor, malah berkampanye untuk impor, bahkan menantang Presiden dengan mengatakan siap diberhentikan?" ungkap politisi PDIP ini.
Hasto mengatakan selama ada tanah, ada matahari, ada air, kita juga bisa menanam sepanjang musim, sepanjang tahun.
"Tidak seperti di Jepang. Jangan sia-siakan Pak Jokowi yang sejak awal membangun waduk di mana-mana, yang sejak awal mengampanyekan bagaimana kita berdaulat," ucap Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Pernah Jadi Kepercayaan SBY, Menteri Perencana Impor 1 Juta Ton Beras, Profil Mendag Muhammad Lutfi
Sekjen PDIP itu juga menjawab isu yang menuding PDIP sebagai Partai Pemerintah rasa oposisi.
Menurut Hasto, penolakan atas kebijakan impor beras bertujuan melindungi Presiden Jokowi dari Menteri Perdagangan yang menutup mata terhadap kemampuan produksi petani Indonesia.
"Terkait tuduhan PDI Perjuangan partai oposisi, kami partai pendukung pemerintah, justru kebijakan yang kami dorong untuk tidak impor beras, lebih baik kita melakukan diversifikasi pangan.
Lebih baik kita berpihak melindungi Bapak Presiden Jokowi yang telah punya kebijakan pangan berdikari, tetapi dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," ungkap Hasto Kristiyanto.
Selanjutnya Hasto meminta Muhammad Lutfi mencamkan rakyat Indonesia adalah bangsa yang cerdas.
"Mendag Saudara Luthfi, jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi yang sebenarnya untuk mengatakan impor itu harus dilakukan," katanya mengkritik Menteri Perdagangan.
"Lalu dicarikan alasan kebijakan ini diambil sebelum beliau menjadi Mendag, tugas menteri melakukan koreksi atas kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak benar," ujar Hasto menambahkan.
Baca juga: Dituding Jadi Dalang Impor Beras oleh Budi Waseso, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Tak Diam
Akui ada rencana dengan Thailand dan Vietnam
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) angkat bicara terkait polemik rencana impor beras sebanyak satu juta ton yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan.
Presiden Jokowi memastikan hingga Juni 2021 tidak akan ada impor beras.
"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia.
Kita tahu sudah hampir 3 tahun ini kita tidak mengimpor beras," kata Presiden Jokowi dalam pernyataanya yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, (26/3/2021).
Jokowi membenarkan memang ada nota kesepahaman dengan Thailand dan Vietnam dalam rencana impor beras tersebut.
Namun, kata Jokowi, itu hanya untuk berjaga-jaga dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19.
"Itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian," ucap Jokowi.

Baca juga: Sepak Terjang Budi Waseso, Eks Jenderal Polisi, Berani Tuding 2 Anak Buah Jokowi Dalang Impor Beras
Presiden berjanji rencana impor beras tersebut tidak akan menggangu penyerapan beras petani lokal oleh Bulog.
Ia akan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membantu proses penyerapan beras petani.
"Saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk, saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya.
Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan," ungkap Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta perdebatan soal rencana impor beras tersebut dihentikan.
Karena perdebatan justru akan membuat harga gabah menjadi turun.
"Saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras, ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," ucapnya.
Baca juga: Dituding Jadi Dalang Impor Beras oleh Budi Waseso, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Tak Diam
Sebelumnya rencana Kementerian Perdagangan mengimpor beras menuai polemik lantaran dilakukan berdekatan dengan panen raya.
Tidak hanya di luar pemerintahan, Impor beras yang dicetuskan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi juga mendapat sorotan dari dalam pemerintah.
Pihak Kementerian Pertanian menyebut bahwa produksi beras nasional bakal surplus alias berlebih sampai akhir Mei 2021.
Tidak hanya beras, komoditas lainnya yang surplus tersebut yakni jagung, kedelai, bawang merah, cabai, daging dan gula.
Tidak hanya dari Kementan, rencana impor beras juga mendapat sorotan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.
Ia menilai, kebijakan impor beras tersebut tak sejalan dengan arahan Presiden untuk mencintai produk dalam negeri.
"Pak Presiden bahkan bilang cintailah produk dalam negeri artinya utamakan produksi dalam negeri.
Saya pegang pembicaraan itu. Tapi belum apa-apa kok kita malah menyatakan impor beras, apalagi ini lagi masa panen," ujar Budi Waseso.
(*)
Berita tentang Presiden Jokowi
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official