Polemik Partai Demokrat
Perseteruan Demokrat Versi KLB dan AHY Belum Berakhir, Jubir: Moeldoko Tidak Akan Membuang Kader
Perseteruan di tubuh Partai Demokrat versi KLB dan AHY belum berakhir, Jubir: Moeldoko tidak akan membuang kader.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Perseteruan di tubuh Partai Demokrat versi KLB dan AHY belum berakhir, Jubir: Moeldoko tidak akan membuang kader.
Perseteruan antara Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono dengan Moeldoko belum juga berakhir.
Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad buka suara terkait kondisi terkini di tubuh partai berlambang mercy tersebut.
Muhammad Rahmad membandingkan Demokrat di era AHY dengan kepemimpinan Moeldoko yang terpilih usai KLB Sibolangit.
Dikatakannya, dalam waktu dekat Demokrat kubu Moeldoko bakal melakukan penertiban kader di internal Demokrat.
Meskipun begitu, Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menjamin Moeldoko tak akan membuang kader.
Termasuk tidak akan sewenang-wenang memecat kader, seperti yang dilakukan AHY.
Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Fokus Bongkar Korupsi Hambalang, Singgung Putra Bungsu SBY, Peran Nazaruddin?
Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menegaskan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajarannya sudah dinyatakan demisioner dan Majelis Tinggi Pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah dibubarkan oleh KLB Partai Demokrat.
Menurutnya, kepengurusan DPP sekarang adalah Partai Demokrat pimpinan Moeldoko.
"Sebagaimana layaknya, sesuai peraturan perundangan, kepengurusan DPP Partai Demokrat yang baru sudah didaftarkan ke Kemenkumham," kata Rahmad melalui keterangannya, Selasa (30/2/2021).
Rahmad mengimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan sabar.
Dia memastikan situasi di dalam Partai Demokrat tetap terkendali dan aman di bawah pimpinan Moeldoko.
Selain itu, Rahmad menegaskan, apapun yang disampaikan AHY, Ketua Umum Demisioner, tidak akan ada pengaruh karena telah dinyatakan demisioner.
Dalam waktu dekat, Moeldoko disebut akan mengambil langkah-langkah penertiban di internal partai dan menghimbau kepada kader partai di daerah untuk tetap bersatu dan utuh di dalam rumah besar Partai Demokrat.
"Apa pun yang disampaikan AHY, Ketua Umum Demisioner, tidak akan ada pengaruh karena kepengurusan AHY sudah dinyatakan demisioner oleh peserta Kongres di Deli Serdang," ucapnya.
"Jend TNI (Purn) Moeldoko tidak akan membuang kader, apalagi pecat memecat seperti yang dilakukan AHY dengan sewenang wenang, seolah menempatkan dirinya sebagai Pemilik Partai Demokrat," imbuhnya
Baca juga: Nyatakan Kesetiaan pada AHY, Ping Ding tegaskan Tiada Kader Pembelot di DPC Partai Demokrat Malinau
Moeldoko Berkoar di Instagram, Alasan Ambil Alih Partai Demokrat, Khilaf Tak Mau Bebani Presiden
Sebelumnya diberitakan, Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko berkoar di Instagram, beber alasan ambil alih Partai Demokrat dari tangan AHY, khilaf ke keluarga dan tak mau bebani Presiden Jokowi.
Setelah lama bungkam soal Partai Demokrat, akhirnya Moeldoko muncul di Instagram dan membeberkan alasannya mengambil alih partai berlambang Mercy itu.
Dengan suara nyaring, Moeldoko menegaskan dirinya didaulat memimpin Partai Demokrat.
"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat.
Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat," ungkap Moeldoko dalam video di Instagramnya, Minggu (28/03/2021).
Menurut Moeldoko ada ancaman serius terhadap cita-cita Indonesia Emas 2045, sehingga Moeldoko tertantang mengambil alih Partai Demokrat.
Baca juga: Tak Main-main, Demokrat Kubu KSP Moeldoko Ungkit Dosa Dahulu, Tuduh Partai Keluarga & Singgung KPK
"Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," kata Moeldoko.
Ia juga mengaku tak cuma menyelamatkan Partai Demokrat, melainkan ingin menyelamatkan bangsa dengan cara memimpin partai berlambang Mercy itu.
"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa," ucap Jenderal eks Panglima TNI itu.
"Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB," ujarnya menambahkan.
Tak cuma itu, Moeldoko juga mengaku khilaf atas pilihannya memimpin Partai Demokrat.
Sebab Moeldoko tak meminta izin sang istri.
Baca juga: Pengurus Demokrat Kubu Moeldoko Segera Diumumkan, Nazaruddin Bendahara Anas Urbaningrum Bergabung?
Selain itu ia juga sengaja tak memberi tahu Jokowi, lantaran tak ingin membebani Presiden.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden. Saya juga khilaf, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga," ujarnya.
Iapun dengan tegas meminta persoalan Partai Demokrat tak perlu menyeret nama Presiden.
"Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini," katanya.
Optimis dapat SK Kemenkumham
Partai Demokrat kubu Moeldoko optimistis mendapatkan Surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Rasa optimistis itu disampaikan juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id bertajuk 'Menusuk Jantung SBY! Kubu Moeldoko Menyerang Lewat Hambalang', Minggu (28/3/2021).
"Minggu depan kita akan mendapatkan SK dari Kemenkum mudah-mudahan," ucap Rahmad.
Rahmad meyakini, Kemenkumham akan menjadikan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB).
Baca juga: Sindiran Menohok Anak Buah AHY Seusai Marzuki Alie Cabut Gugatan, Sebut Demokrat Kubu Moeldoko Takut
Setelah menjadi ketua umum, Moeldoko bakal berbenah Rahmad meyakini Kemenkumham akan memenangkan Moeldoko.
Setelah menjabat pucuk pimpinan tertinggi Demokrat, Moeldoko bakal membenahi partai berlambang Mercy itu.
"DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko ini akan mengadakan konsolidasi nasional merangkul semua pihak baik di daerah kabupaten kota," ucap Rahmad.
Minta maaf ke Jokowi
Partai Demokrat kubu Moeldoko menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rakyat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).
"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis.
Ia mengatakan, kegaduhan tersebut terjadi karena narasi yang menyesatkan dari Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"SBY dan AHY melalui corong-corong juru bicaranya telah membangun narasi yang sangat menyesatkan," katanya.
"Antara lain menuduh pemerintahan Presiden Jokowi dan istana terlibat."
"Menuduh Bapak Moeldoko membeli Partai Demokrat sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat not for sale."
"Menuduh kudeta terhadap Partai yang dilakukan orang luar, dan tuduhan-tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar," jelas Muhammad Rahmad.
Selain itu, menurutnya, Partai Demokrat kubu AHY dan SBY seakan-akan menjadi korban dalam kegaduhan tersebut.
"SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzalimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," lanjutnya.
Baca juga: Tolak KLB Demokrat Moeldoko, Yansen TP Datangi Polda Kaltara, Anak Buah AHY di Bulungan Lakukan Ini
Baca juga: Partai Demokrat Kubu KSP Moeldoko Sudah Serahkan Hasil KLB ke Kemenkumham, Ini Tanggapan Yansen TP
Rahmad juga menyinggung soal perlakuan SBY dan AHY pada kader Partai Demokrat di daerah.
"SBY dan AHY telah melakukan tindakan-tindakan brutalitas terhadap kader-kader di kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia dengan memaksa kader menandatangani surat pernyataan yang disertai dengan ancaman dan pemecatan," ujarnya.
"Pernyataan dan cara-cara yang tidak bertanggung jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat kita."
"Di saat bangsa Indonesia dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional," jelas jubir Demokrat kubu Moeldoko itu.
(*)
Berita tentang Polemik Partai Demokrat
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
