Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

Di Nunukan, Kemlu Jelaskan 3 Pola Kepulangan WNI Kembali ke Tanah Air Mendapat Teguran Kepala BNPB

Di Nunukan, Kemlu jelaskan 3 pola kepulangan WNA kembali ke tanah air mendapat teguran Kepala BNPB.

TRIBUNKALTARA.COM/FELIS
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo bersama Bupati Nunukan, Asmin Laura. TRIBUNKALTARA.COM/ Febrianus Felis. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Di Nunukan, Kemlu jelaskan 3 pola kepulangan WNI kembali ke tanah air mendapat teguran Kepala BNPB.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui pejabat fungsional, Djati Ismojo menjelaskan 3 pola kepulangan WNI kembali ke tanah air mendapat teguran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo.

Diketahui, Letjen TNI Doni Monardo bertandang ke Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (30/03/2021), tadi malam.

Baca juga: Usai Curhat di Hadapan Kepala BNPB Doni Monardo, Bupati Nunukan Akui Mendapatkan Respon Ini

Baca juga: Kunjungi Nunukan Kaltara, Kepala BNPB Doni Monardo Minta Larangan Mudik Lebaran Idul Fitri Dipatuhi

Baca juga: Kunjungan Kerja ke Kaltara, Kepala BNPB Doni Monardo Janjikan Mesin PCR untuk Nunukan dan Malinau

Kehadiran Doni Monardo di Bumi Penikindi Debaya itu untuk mengoptimalkan peran penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh satgas provinsi maupun kabupaten.

Dalam rapat itu, Djati Ismojo mengatakan dirinya merasa lega usai mendengarkan laporan Jubir Satgas Covid-19 Nunukan.

Pasalnya, tak ada kluster penyebaran Covid-19 dari luar negeri, utamanya Malaysia.

Mengingat angka kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak Malaysia melakukan lockdown, terbilang tinggi.

"Saya merasa lega, karena tidak ada kluster luar negeri di Nunukan. Yang ada hanya kluster keluarga, perusahaan, dan lain-lain. Padahal lalu lintas PMI ke Indonesia sejak Malaysia lockdown, terbilang tinggi," kata Djati Ismojo dalam rapat tadi malam.

Ia menjelaskan, 3 pola kepulangan WNI dari Sabah, Malaysia yaitu melalui jalur deportasi, jalur kepulangan mandiri atau repatriasi, dan jalur tikus alias ilegal.

"Kepulangan yang resmi itu hanya deportasi dan mandiri. Saat pandemi Covid-19, kebijakan dari Pemerintah Sabah tidak akan memberikan izin kepada warga asing untuk keluar. Yang diizinkan hanya warga asing atau WNI yang stranded atau mereka yang sudah lebih dari setahun berada di Sabah, namun karena pelabuhan resmi ditutup, sehingga tidak bisa pulang kembali ke tanah air," ucapnya.

Halaman
123
Penulis: Febrianus Felis
Editor: M Purnomo Susanto
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved