Polemik Partai Demokrat
Ali Mochtar Ngabalin Pasang Badan untuk Moeldoko, Peringatkan SBY usai KLB Partai Demokrat Ditolak
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Ali Mochtar Ngabalin pasang badan untuk Moeldoko, peringatkan SBY usai KLB Partai Demokrat ditolak.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Ali Mochtar Ngabalin pasang badan untuk Moeldoko, peringatkan SBY usai KLB Partai Demokrat ditolak.
Peringatan keras dilontarkan Ali Mochtar Ngabalin ke Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).
Peringatan itu diberikan Ali Mochtar Ngabalin untuk melindungi KSP Moeldoko dari tudingan pihak SBY.
Menurutnya, usai KLB Deli Serdang ditolak Pemerintah, hendaknya kubu SBY tak lagi menyeret nama KSP Moeldoko.
Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak melindungi Moeldoko.
Menurut dia, sikap Pemerintah sudah jelas dengan adanya keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menolak hasil dari KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
Baca juga: Mendadak Mahfud MD Bongkar Hubungan SBY dan Moeldoko, Sebut Ada Sahabat Lain yang Harus Dihormati
"Tidak, tidak (Presiden tidak melindungi).
Beri tahu Pak SBY jangan lagi sebut-sebut KSP Moeldoko," ujar Ngabalin saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (1/4/2021).
Sembari pasang badan untuk Moeldoko, Ali Mochtar Ngabalin meminta kubu SBY tak lebai soal polemik Partai Demokrat yang sudah dituntaskan Pemerintah.
"Jangan lebai deh. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham sudah mengambil keputusan menolak hasil KLB dan itu sudah clear.
Tidak ada urusannya KSP dan tidak ada urusannya Pak Moeldoko itu sambung-menyambung tidak ada," ucap dia lagi.
Baca juga: Kemenkum HAM Pastikan Tolak KLB Partai Demokrat Moeldoko, Yansen Tipa Padan Perintahkan Ini ke Kader
Dia pun memastikan bahwa keputusan Kemenkumham merupakan sikap negara terhadap polemik kepengurusan Partai Demokrat.
Ngabalin juga meminta agar tidak ada lagi desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Moeldoko dari KSP.
Menurut dia, baik Presiden maupun Moeldoko sudah memahami langkah apa yang harus dilakukan.
Dia menilai, apa yang dilakukan Moeldoko atas KLB Partai Demokrat sudah dipertimbangkan secara matang.
Di sisi lain, Pemerintah sudah mengambil sikap melalui penolakan Kemenkumhan.
"Kalau kemarin sikap Pemerintah itu kan sikap politik orang bernegara itu.
Kalau Pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham menolak hasil keputusan KLB Deli Serdang, itu artinya politik negara yang Pemerintah gunakan," ucap Ngabalin.
"Dalam rangka melihat kedudukan satu perkara itu ada regulasinya, ada kebijakannya, sehingga saya kira, siapa saja pasti akan legowo dengan situasi seperti itu," kata dia.
Baca juga: Menkumham Tolak KLB Sibolangit, Demokrat Kubu Moeldoko Tak Diam, Isyaratkan Melawan di Pengadilan
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Moeldoko sebaiknya mundur dari jabatan KSP setelah Pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).
Jika tidak mundur, ia menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle agar Moeldoko tidak menjadi beban politik bagi Pemerintah.
"Harusnya, demi Indonesia, kan Pak Moeldoko sering ngomong begitu, demi Presiden, sebaiknya beliau mengundurkan diri," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/3/2021).
Baca juga: Reaksi Tak Terduga Marzuki Alie usai Pemerintah Tolak KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Siap Kalah
Kemenkumham sebelumnya telah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh kubu Moeldoko.
"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam keterangan persnya, Rabu (31/3/2021).
Kubu AHY Siap Dukung Moeldoko di Pilgub DKI
Politikus Demokrat Rachland Nashidik menyebut, pihaknya memberi kesempatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk gabung dengan partainya.
Dengan syarat, Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu diungkapkan Rachland melalui akun Twitter-nya, setelah pemerintah secara resmi tolak Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat versi Moeldoko, Rabu (31/3/2021).
"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Partai pimpinan Agus Yudhoyono," tulisnya, @RachlandNashidik, Rabu (31/3/2021).
Baca juga: Demokrat Hasil KLB Ditolak Pemerintah, DPC Demokrat Solo: Kami Bersujud Syukur
Baca juga: Pengesahan KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Kemenkumham, Anissa Pohan Sujud Syukur
Baca juga: Saling Serang Kubu AHY & Moeldoko Berlanjut, Sama-sama Akan Tertibkan Demokrat, Sebut Putra SBY Ini
Bahkan, kata Rachland, partainya akan bantu Moeldoko maju jadi Gubernur DKI Jakarta, jika ingin.
Ia menyebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Andi Arief lah yang akan membantu Moeldoko.
"Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang."
"You are warmly welcome!" lanjutnya.
(*)
Berita tentang polemik Partai Demokrat
