Polemik Partai Demokrat

Menkumham Tolak KLB Sibolangit, Demokrat Kubu Moeldoko Tak Diam, Isyaratkan Melawan di Pengadilan

Menkumham tolak hasil KLB Sibolangit, Demokrat kubu Moeldoko tak diam, isyaratkan melawan di pengadilan.

Editor: Amiruddin
Kolase TribunKaltara.com / kompas.com
Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Pur) Moeldoko. (Kolase TribunKaltara.com / kompas.com) 

TRIBUNKALTARA.COM - Menkumham tolak hasil KLB Sibolangit, Demokrat kubu Moeldoko tak diam, isyaratkan melawan di pengadilan.

Teka-teki sikap pemerintah terhadap polemik di tubuh Partai Demokrat akhirnya terjawab.

Pemerintah dengan tegas menyatakan menolak pengesahan hasil KLB Demokrat yang digelar di Sibolangit beberapa waktu lalu.

KSP Moeldoko pun dipastikan gagal melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Namun, Demokrat kubu Moeldoko tak diam usai pemerintah melalui Menkumham menyatakan menolak mengesahkan hasil KLB Sibolangit.

Mereka bertekad membawa masalah tersebut ke ranah pengadilan, usai permohonannya ditolak pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Satu di antara penggagas KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko, Hencky Luntungan memastikan akan melakukan upaya perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Iya kami akan maju terus, melawan di PTUN," kata Hencky, melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Kemenkum HAM Pastikan Tolak KLB Partai Demokrat Moeldoko, Yansen Tipa Padan Perintahkan Ini ke Kader

Baca juga: Kemenkumham Tolak KLB Kubu Moeldoko, Ketua DPD Demokrat Kaltara Yansen TP Sebut AHY Jenderal Rakyat

Baca juga: Menkum HAM Yasonna Laoly Tolak Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Berikut Tanggapan Yansen Tipa Padan

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko secara virtual pada hari ini Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Deli Serdang ditolak.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC.

Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved