Menkumham Tolak KLB Sibolangit, Demokrat Kubu Moeldoko Tak Diam, Isyaratkan Melawan di Pengadilan

Menurutnya, Pemerintah telah obyektif dalam menangani persoalan Partai Demokrat.

"Pemerintah bertindak obyektif, transparan dalam memberi keputusan.

Kami menyesalkan statemen dari pihak-pihak yang menuding pemerintah campur tangan memecah belah partai politik," ungkapnya.

Baca juga: Pengurus Demokrat Kubu Moeldoko Segera Diumumkan, Nazaruddin Bendahara Anas Urbaningrum Bergabung?

Baca juga: Manuver Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Telak Sindir SBY di Hambalang, Minta Maaf ke Jokowi

Dengan ditolaknya KLB, maka Moeldoko batal menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Pemerintah mengakui kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD, menegaskan, persoalan ini bisa diselesaikan cepat oleh Pemerintah.

Selanjutnya kisruh di Partai Demokrat berada di luar urusan Pemerintah.

"Dengan demikian, maka persoalan kekisruhan di partai demokrat di bidang administarasi negara itu sudah selesai, berada di luar urusan Pemerintah," ucap Mahfud MD.

Moeldoko Beber Alasan Ambil Alih Partai Demokrat

Sebelumnya, Moeldoko buka suara terkait alasannya menerima pinangan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Ia menyampaikan, ada tarikan ideologis untuk menyelamatkan Partai Demokrat dan bangsa.

"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (29/3/2021).

"Untuk itu semua, berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," jelasnya.

Moeldoko menyebut, peserta KLB bisa menjawab pertanyaannya terkait KLB hingga kader Demokrat dengan baik.

"Tetapi, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB dijawab dengan baik oleh rekan-rekan sekalian," katanya.