Berita Nasional Terkini
Soal Pajak Sembako, DPR RI Sebut Sri Mulyani Permalukan Jokowi: Kayaknya Pemerintah Lagi Bokek
Soal wacana akan dikenakannya pajak pada sembako, Anggota DPR RI sebut Menkeu Sri Mulyani permalukan Presiden Jokowi: Kayaknya pemerintah lagi bokek.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Soal wacana akan dikenakannya pajak pada sembako, Anggota DPR RI sebut Menkeu Sri Mulyani permalukan Presiden Jokowi: Kayaknya pemerintah lagi bokek.
Mengejutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, soal wacana pemerintah melalui Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani akan mengenakan pajak pada sembako.
Wacana Menkeu Sri Mulyani akan mengenakan pajak pada sembako, langsung mendapat respon negatif dari berbagai kalangan.
Sebab, pajak sembako dinilai akan merugikan masyarakat Indonesia seluruhnya.
Baca juga: Rencana Pemerintah Kenakan Pajak untuk Sembako, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multaza Tak Setuju
Baca juga: Perayaan Waisak di Tarakan Berbagi Sembako Dengan Warga dan Pasukan Kuning
Wacana pajak sembako yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menuai polemik.
RUU KUP tersebut memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan sektor pendidikan.
Terkait wacana tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dinilai telah mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Dilansir Tribunnews, Misbakhun mengatakan, rencana Sri Mulyani itu sangat memengaruhi citra Jokowi yang dikenal peduli rakyat kecil.
"Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Menkeu SMI ini sangat memengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," kata Misbakhun di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).
Ia pun membeberkan alasan mengapa sembako serta sektor pendidikan dan kesehatan tak boleh dikenai pajak.
Menurutnya, ketiga hal tersebut adalah amanah konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa sebagai tujuan negara.
"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat."
Baca juga: 364 Petugas Kebersihan Nunukan Dapat Sembako Idul Fitri, Bupati Nunukan: Mereka Pahlawan Persampahan
"Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," ujarnya.
Karena itu, politikus Golkar ini menolak tegas wacana pajak sembako dan sektor pendidikan.
