Berita Nasional Terkini

Soal Pajak Sembako, DPR RI Sebut Sri Mulyani Permalukan Jokowi: Kayaknya Pemerintah Lagi Bokek

Tayang: Sabtu, 12 Juni 2021 22:41 WITA

Editor: M Purnomo Susanto

lihat foto

Soal Pajak Sembako, DPR RI Sebut Sri Mulyani Permalukan Jokowi: Kayaknya Pemerintah Lagi Bokek

KOLASE TRIBUNKALTARA.COM

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Baca Selanjutnya:

Biodata Kapolda Kaltara Brigjen Djati Wiyoto Abadhy, Akpol 1991 Dua Kali jadi Wakapolda

Karena itu, ia meminta agar pemerintah benar-benar mengkaji dampak dan risiko kebijakan pajak sembako sebelum diwacanakan pada publik dan diajukan ke DPR RI.

"Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit karena pandemi, pajak sembako akan semakin mencekik ekonomi dan daya beli masyarakat bawah," katanya.

"Harus dikaji betul dampak dari kebijakan tersebut sebelum dilemparkan ke publik dan DPR RI. Karena ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas dan trust publik ke pada pemerintah," tandasnya.

Baleg DPR RI Ibnu Multaza Tak Setuju

Belum lama ini sejumlah media nasional memberitakan rencana pemerintah akan memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok alias sembako.

Rencana itu tertuang dalam rancangan draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Adapun sembako yang bakal dikenakan PPN adalah seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Padahal sebelumnya, barang berupa sembako dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017. Sedangkan dalam draft RUU pasal 4A, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tak dikenai PPN.

Merespons hal tersebut, Drs H Ibnu Multazam Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI menegaskan kurang setuju jika barang-barang konsumsi dikenakan pajak. Alasannya sudah pasti jelas karena akan membebani rakyat kecil.

Ia melanjutkan, jika harus dikenakan pajak, sebaiknya barang-barang konsumsi yang diimpor dari luar masuk ke Indonesia seperti buah-buahan dan aneka makanan.

" Kalau produksi dalam negeri yang sudah beredar di Indoensia jangan di kenakan pajak. Ini agar bisa bersaing dengan barang impor," urainya.

Lebih lanjut dibeberkan H. Ibnu Multazam, saat ini memang belum dibahas di DPR RI khususnya komisi terkait.

Cara Membuat NPWP Online di ereg.pajak.go.id. (Tribunnews.com/Arif Fajar Nasucha)

"Tetapi nanti juga akan dibahas, kalau di kalangan di DPR RU nanti bisa disuarakan, setidak-tidaknya saya selaku anggota DPR RI dan Ketua Baleg jelas kurang setuju kalau barang konsumsi dalam negeri dikenakan pajak," jelas H. Ibnu saat menyambangi Kaltara, Kamis (10/6/2021) kemarin.

Ia menyilakan saja jika nanti pemerintah menerapkan itu untuk barang impor seperti beras impor, gula impor juga aneka tepung-tepungan yang diperoleh dari impor.