Pembangunan IKN di Kalimantan Timur Cara Revolusioner Presiden Joko Widodo Wujudkan Pemerataan

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya agar wilayah di luar Pulau Jawa bisa mengejar ketertinggalannya.

Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, adil, maju dan sejahtera.

“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” tutur Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro pada Seminar Nasional Kesiapan Pemerintah dalam Menjawab Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur dalam Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (28/6).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2020, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Rp15.434,2 triliun, pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 58,75%.

Baca juga: Tak Temukan Kesepakatan, Persoalan Tapal Batas Daerah Wlayah IKN Diserahkan Kemendagri

Selanjutnya diikuti Sumatera 21,36%, Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,66%, Bali dan Nusa Tenggara 2,94%, serta Maluku dan Papua 2,34%.

Dari data itu, Juri menilai, jumlah penduduk yang besar serta pembangunan infrastruktur yang sudah lebih dulu maju di Jawa, ibarat gula yang terus membuatnya menarik bagi investor dan juga masyarakat luar Jawa untuk mengadu nasib di Jawa.

Juri pun menegaskan, melalui IKN, Pemerintah bercita-cita membangun sebuah kota yang smart, green, beautiful & sustainable.

“Cita-cita ini sungguh penting. Tapi hanya akan jadi wacana dan imajinasi kalau tidak dimulai untuk diwujudkan,” kata Juri.

Ia menambahkan, kalau cita-cita tersebut sudah diwujudkan, maka Indonesia akan punya rasa percaya diri, dan menjadikan IKN penanda atau arah kemajuan bersama.

“Itu sebabnya di berbagai kota dan peradaban dunia yang maju, simbol atau landmark punya peran sentral dalam kemajuan mereka.

Kalau sekarang kita baru punya Monas, kelak kita harus punya landmark baru di Kalimantan,” ujar mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2016 itu.

Baca juga: Menteri PPN Suharso Menginap di Ibu Kota Negara Baru, Sepaku, Masyarakat Minta IKN Segera Dibangun

Namun Juri menyadari, masih ada berbagai tantangan besar dalam upaya memindahkan IKN. Pertama, soal pandemi Covid-19 tentu yang harus jadi prioritas saat ini.

Juri menjelaskan, bagaimana pun perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tetap harus dilakukan – agar saat pandemi mereda, kita sudah bisa langsung lepas landas.

“Jangan sampai tidak ada persiapan atau bahkan kehilangan cita-cita sama sekali,” imbuh dia.

Tantangan kedua, terkait anggaran. Juri memastikan, Pemerintah tetap berhemat.

Tapi, skema pembiayaan IKN tidak akan melulu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN.

Bagian terbesarnya justru dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta.

Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun, KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun.

Adapun terkait dukungan masyarakat, Juri meminta perlunya kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita besar ini.

“Jangan lupa, tahun 2045 atau memasuk 100 tahun Indonesia Merdeka, yaitu 24 tahun dari sekarang, mahasiswa akan memasuki usia matang. Usia para pemimpin.

Pada saat itulah kalian harus memiliki sesuatu yang harus menjadi kebanggaan dunia. Kalianlah para pemimpin yang akan mengelola Indonesia dengan Ibu Kota Negara yang sudah mendunia!” tegas Juri.

Baca juga: BEM Nusantara Bereaksi! Harapkan Polemik Pegawai KPK Segera Selesai, Sarankan Tempuh Jalur Hukum

Juri menambahkan, para pengurus BEM se-Kalimantan diharapkan menyiapkan diri dengan membangun kapasitas dan jejaring  agar SDM sudah siap ketika ibukota pindah.

Menurutnya, bonus demografi yang dipunyai harus bisa menjamin kesiapan SDM terutama di daerah IKN dan sekitarnya.

“Masih ada waktu untuk membangun jejaring dan kapasitas sehingga nantinya rekan-rekan mahasiswa di Kalimantan bisa mengambil kendali kepemimpinan politik, sosial dan moral,” tandas Juri.

Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian menambahkan pemindahan IKN akan mendorong perekonomian provinsi yang berdekatan dengan Kaltim.

Namun menurutnya pembangunan IKN juga harus tetap memperhatikan sejumlah aspek seperti aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal. (*)