Berita Tarakan Terkini

Perumda Energi Bantah Tak Punya Izin Pengolahan Limbah, Thamrin: Izin Transport dan Pengolahan Ada

Perumda Tarakan Energi Mandiri membantah pernyataan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltara mengenai pengolahan limbah medis yang tak memiliki izin

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Sumarsono
tribunkaltara.com
Kepala Perumda Tarakan Energi Mandiri, Thamrin. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN -  Perumda Tarakan Energi Mandiri membantah pernyataan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltara mengenai pengolahan limbah medis yang tak memiliki izin.

Thamrin, Kepala Perumda Energi Mandiri kepada TribunKaltara.com, Rabu (30/6/2021) menjelaskan, sejak awal berdiri 1 April 2020, saat itu ada satu bisnis plan yang diamanatkan dari Pemkot Tarakan.

Yang ingin dilihat yakni pengelolaan limbah dan ini harus ditangani.

Perumda Tarakan Energi Mandiri juga saat itu sudah melakukan studi kelayakan terhadap pengolahan limbah ini. Lalu dalam perjalanannya di masa Covid-19 pihaknya berusaha mengurus perizinan.

Baca juga: Soroti Perizinan dan Pengelolaan Limbah Vaksinasi Covid-19, ORI Kaltara: Harus Ikuti Edaran Kemenkes

"Ssaat itu kami meminta DLH Tarakan apa saja persyaratan kelengkapan perizinan, kami diarahkan mengajukan Izin Pengumpulan, kami bentuk tim lakukan kajian dokumen pengumpulan.

Begitu dokumen pengumpulan selesai kami berpikir ini sudah selesai. Ternyata masih harus mengurus perizinan pengolahan," bebernya.

Sehingga pihaknya bersurat ke KLHK untuk meminta perizinan. Kementerian KLHK memberikan respons dan dalam hal ini Perumda Tarakan Energi Mandiri harus memiliki izin pengumpulan dan pengolahan.

"Akhirnya setelah dipenuhi terbitlah izin lingkungan saat itu. Setelah itu terbit menurut biro jasa sudah bisa kami lakukan pengolahan limbah.

Saat itu juga Wali Kota harus mengambil kebijakan diskresi terutama pengolahan limbah Covid-19," beber Thamrin.

Baca juga: Kurangi Polusi Udara, Walikota Tarakan dr Khairul Minta Perumda Energi Jadi Promotor Motor Listrik

Pada 2020 lanjut Thamrin, SE Kemenkes  per 15 Maret 2021, dirilis bahwa limbah Covid-19 harus dimusnahkan segera paling lama dua hari.

"Limbah itu tidak boleh lewat dua hari. Saat itu kami menilai tidak ada satu pun jasa dari pihak ketiga yang bisa mengelola selama dua hari.

Karena selama ini kami  melihat limbah itu harus dikumpul dulu bisa seminggu bisa dua minggu bahkan bisa sebulan menunggu kontainer penuh baru dikirim ke pihak ketiga di Surabaya dan Balikpapan," bebernya.

Bahkan lanjut Thamrin, Perumda Tarakan Energi Mandiri sudah memiliki  dua kendaran pengolahan dari Kemenhub berdasarkan hasil rekomendasi KLHK.

Menurut Thamrin, ada satu jenis perizinan lagi yang khusus diberikan kepada Perumda Tarakan Energi Mandiri yakni  izin pengolahan mesin autoclave.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved