Breaking News:

Berita Daerah Terkini

Pemkot Balikpapan Berlakukan Kebijakan Swab Test Antigen Gratis di Puskesmas untuk Ibu Hamil

Pemkot Balikpapan melalui Dinas Kesehatan memberlakukan kebijakan swab test antigen gratis di Puskesmas untuk ibu hamil.

TRIBUNKALTARA.COM/DWI ARDIANTO
Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty dan pelaksanaan swab test. TRIBUNKALTARA.COM/DWI ARDIANTO 

Selanjutnya bagi warung makan, cafe dan restoran berlakukan sistem take away (dibungkus dan dibawa pulang).

"Jadi, mulai pukul 20.00 Wita ke atas tidak diperkenankan makan ditempat. Bagi yang melanggar itu, maka langsung dilakukan swab Antigen di tempat. Termasuk pelaku usahanya," kata Huzaini kepada TribunKaltara.com, Jumat (09/07/2021), pukul 11.30 Wita.

Bupati Bulungan, Syarwani saat menyosialisasikan Pengetatan PPKM Mikro kepada pedagang di Pujasera, Tanjung Selor, Selasa (6/7/2021) Malam. (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI)
Bupati Bulungan, Syarwani saat menyosialisasikan Pengetatan PPKM Mikro kepada pedagang di Pujasera, Tanjung Selor, Selasa (6/7/2021) Malam. (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI) (TRIBUNKALTARA.COM/MAULANA ILHAMI FAWDI)

Menurutnya, pembatasan kegiatan masyarakat itu akan dilakukan hingga 12 Juli mendatang.

"Sesuai SE Bupati Nunukan nomor 4 itu sampai 12 Juli. Untuk teknis di lapangan yang menggunakan tes swab Antigen di tempat, mulai kami lakukan Rabu malam lalu," ucapnya.

Baca juga: Bulungan Lakukan Pengetatan Aktivitas Selama PPKM Mikro, Pemprov Kaltara Bantu Semprot Disinfektan

Dari pantauan di lapangan tak sedikit petugas mendapati warga yang masih melakukan makan di tempat, kendati lewat dari pukul 20.00 Wita.

Huzaini mengaku, beberapa pelaku usaha di Nunukan masih beralasan tak mengetahui adanya SE Bupati Nunukan nomor 4 itu.

"Memang masih ada beberapa pelaku usaha yang katanya tidak mendapat surat edaran Bupati. Tapi kami sudah melakukan sosialisasi terkait itu di jalan raya selama 3 hari. Jadi, tidak ada toleransi lagi. Pelanggar akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Lanjut dia,"Kalau di Perda nomor 2 tahun 2021 ada sanksi dan denda bagi yang melanggar Prokes. Tahapan pertama teguran lisan dulu. Tahapan kedua teguran tertulis berupa surat pernyataan. Apabila tidak mengindahkan surat teguran itu, maka dilakukan penutupan sementara tempat usaha," tuturnya.

Saat ini kata Huzaini, pihaknya masih melakukan teguran lisan terhadap pelanggar Prokes.

Namun, di samping itu agar warga serius menjalankan SE Bupati Nunukan, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Nunukan untuk melakukan swab Antigen di tempat.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved