Berita Nasional Terkini
'Kepak Sayap Kebhinekaan' Puan Maharani Ada di Mana-mana, Nasib Ganjar Pranowo? Berikut Analisanya
Baleho bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan dengan foto anak Megawati, Puan Maharani ada di mana-mana, nasib Ganjar Pranowo? berikut analisanya.
lihat foto
"Kritikan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) masih terlalu elitis, tidak membumi dan substansi kritik tidak berbasis data yang akurat," kata Masinton saat dihubungi Tribunnews, Rabu (7/7/2021).
Sementara itu, BEM Unnes dalam penjelasannya, bahwa sebutan The Queen of Ghosting menyoroti produk legislasi yang dinilai kontroversi, satu di antaranya mengenai revisi UU KPK.
Baca juga: TAMPAK Puan Maharani Matikan Mik saat Interupsi di Sidang Pengesahan RUU Omnibus Law Terekam Kamera
Masinton menegaskan, pembahasan dan revisi UU KPK tersebut tidak dilakukan pada kepemimpinan Puan Maharani.
"Pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK dilakukan pada masa periode DPR RI tahun 2014-2019 saat itu Ketua DPR RI belum Mbak Puan.
Adapun tahapan pembahasan rancangan Undang-undang dilakukan oleh seluruh elemen fraksi di DPR RI bersama dengan pemerintah," ujar legislator PDIP itu.
"Jika sudah disepakati lalu diagendakan dibawa dalam sidang paripurna untuk dimintakan persetujuan oleh seluruh anggota dan fraksi di DPR RI," lanjutnya.
Selain substansi kritik yang tidak tepat, Masinton menilai penggunaan istilah asing dan juga momentum isu politik yang tidak tepat.
Baca juga: BEM Nusantara Bereaksi! Harapkan Polemik Pegawai KPK Segera Selesai, Sarankan Tempuh Jalur Hukum
Saat ini dunia sedang dilanda pandemi virus Covid-19.
Sebaiknya jika kritikan dan masukan yang dilakukan terkait dengan penanganan dan penanggulangan pandemi yang bisa ditujukan ke pemerintah pusat dan daerah.
"Isu ini lebih membumi dan dapat membantu masyarakat secara luas," ucapnya.
"Ini sebagai masukan saya sebagai orang yang pernah beraktivitas di gerakan mahasiswa saat masih kuliah," pungkasnya.
Tidak Mewakili Universitas
Pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes) memberikan klarifikasi terkait kritikan BEM KM Unnes melalui media sosial.
Sebelumnya, BEM KM Unnes mengkritik pemerintah dengan memberi julukan tertentu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Ketua DPR Puan Maharani.
Dalam siaran pers yang ditandatangani Kepala UPT Pusat Humas Unnes Muhammad Burhanudin, dikutip dari Kompas.com, pihak Unnes menyatakan bahwa pernyataan tersebut berasal dari internal BEM KM Unnes.
Baca juga: Puan Maharani Blusukan di Solo Bareng Gibran, Ganjar Pranowo Menghilang, Tak Ada di Semarang
