'Kepak Sayap Kebhinekaan' Puan Maharani Ada di Mana-mana, Nasib Ganjar Pranowo? Berikut Analisanya

TRIBUNKALTARA.COM – Baleho bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan dengan foto anak Megawati, Puan Maharani terpasang di mana-mana, nasib Ganjar Pranowo? berikut analisanya.

Di setiap kabupaten maupun kota di Indonesia, nampaknya telah terpasang baleho bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan dengan foto anak Megawati, Puan Maharani.

Melihat baleho perempuan yang juga Ketua DPR RI ini, analis politik sekaligus Direktur Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago memberikan analisanya.

Apakah, masifnya pemasangan baliho Ketua DPR RI Puan Maharani ini, disebut-sebut sebagai langkah awal menuju persaingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang?

Baca juga: BEM KM Unnes Juluki Puan Maharani Queen of Ghosting, Ini Tanggapan Politikus PDI Perjuangan

Efektif tidaknya pemasangan baliho "Kepak Sayap Kebhinekaan" itu, disebut Pangi hanya bisa diukur dari riset survei.

"Kalau misalnya nanti ada kenaikan terhadap elektabilitas puan berarti efektif, tapi sejauh ini baliho hanya efektif untuk memperkenalkan pada level popularitas saja," ungkap Pangi kepada Tribunnews.com, Minggu (8/8/2021).

Dalam kontestasi politik, Pangi menilai langkah pemasangan baliho Puan adalah hal wajar.

Terlebih, elektabilitas Puan yang saat ini masih rendah dibanding tokoh-tokoh lain yang digadang maju di 2024.

"Puan butuh segara ambil ancang-ancang untuk memperkenalkan diri secara masif ke masyarakat, dalam agenda mengatasi masalah racikan elektoral yang masih di bawah 2 persen elektabilitasnya," ungkap Pangi.

Akankah Langkah Ganjar Tertutup?

Sementara itu Pangi menilai masifnya pemasangan baliho Puan Maharani tidak berarti menutup peluang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 bersama PDIP.

"Saya pikir PDIP ini partai yang rasional juga, selama belum diputuskan Capres dari PDIP maka siapapun punya peluang diusung PDIP," ungkapnya.

Pangi menyebut, biasanya PDIP akan mengumumkan calon yang usung dalam pemilihan umum pada last minute.

"Berdasarkan yang sudah sudah, saya yakin PDIP tidak akan salah mengusung jagoannya atau mengusung kadernya untuk memenangkan pertarungan kontestasi elektoral," ungkapnya.

PDIP, lanjut Pangi, pada ujungnya akan memilih Capres yang punya kans untuk menang.

"Nggak mungkin mendukung calon presiden yang bakal kalah, PDIP yang jelas akan mengalkulasi dan menghitung ulang peluang itu semua," ungkapnya.

Baca juga: Puan Maharani Blusukan di Solo Bareng Gibran, Ganjar Pranowo Menghilang, Tak Ada di Semarang

Sehingga menurut Pangi, menjamurnya baliho Puan tidak bisa dikatakan menutup peluang Ganjar diusung PDIP.

"Dalam konteks bandwagon effect (efek ikut-ikutan) saya hakul yakin PDIP akan melihat dan membaca realitas racikan elektabilitas yang moncer."

"Tren yang bagus dan kemungkinan besar dipilih dan menang dalam Pilpres, nggak terkunci pada sosok Puan, pokoknya Puan karena anak ketua umum PDIP."

"Tapi kalau nanti kalah untuk apa juga membanggakan itu semua, yang jelas PDIP partai yang rasional dan membaca nuansa kebatinan suara rakyat," jelas Pangi.

Pangi meyakini PDIP tidak akan berani melawan arus kehendak publik.

"Lagi-lagi hasil survei tetap bisa dijadikan sebagai dasar pemikiran siapa yang bakal diputuskan untuk diusung sebagai capres oleh PDIP."

"Yang jelas PDIP nggak mau bunuh diri dan kalah jagonya pada Pilpres 2024, dengan demikian PDIP akan sangat cermat mengkalkuasi dan menghitung ulang semua variabel kemenangan, akan sangat hati-hati memutuskan nantinya siapa yang bakal diusung PDIP sebagai capres 2024," pungkas Pangi.

BEM KM Unnes Juluki Puan Maharani Queen of Ghosting

 Setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia menjulukki Presiden Joko Widodo King of Lip Service, giliran BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM UNNES) mengkritik Ketua DPR RI Puan Maharani.

Melalui media sosial, BEM KM Unnes menjulukki Ketua DPR Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting.

Puteri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati ini dinilai tak memiliki paradigma kerakyatan selama menjabat Ketua DPR RI.

Bagaimana reaksi politikus PDI Perjuangan (PDIP) terkait postingan BEM KM Unnes yang menyebut Puan Maharani ‘The Queen of Ghosting’ ini?

Baca juga: Jokowi Meringis Tanggapi Sindiran BEM UI Soal The King of Lip Service, Presiden Singgung Tata Krama

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, kritik kepada pemerintah dan DPR merupakan hal yang wajar.

Meski demikian, menurut Masinton, kritikan yang dilontarkan BEM Unnes tidak berbasis data yang akurat.

"Kritikan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) masih terlalu elitis, tidak membumi dan substansi kritik tidak berbasis data yang akurat," kata Masinton saat dihubungi Tribunnews, Rabu (7/7/2021).

Sementara itu, BEM Unnes dalam penjelasannya, bahwa sebutan The Queen of Ghosting menyoroti produk legislasi yang dinilai kontroversi, satu di antaranya mengenai revisi UU KPK.

Baca juga: TAMPAK Puan Maharani Matikan Mik saat Interupsi di Sidang Pengesahan RUU Omnibus Law Terekam Kamera

Masinton menegaskan, pembahasan dan revisi UU KPK tersebut tidak dilakukan pada kepemimpinan Puan Maharani.

"Pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK dilakukan pada masa periode DPR RI tahun 2014-2019 saat itu Ketua DPR RI belum Mbak Puan.

Adapun tahapan pembahasan rancangan Undang-undang dilakukan oleh seluruh elemen fraksi di DPR RI bersama dengan pemerintah," ujar legislator PDIP itu.

"Jika sudah disepakati lalu diagendakan dibawa dalam sidang paripurna untuk dimintakan persetujuan oleh seluruh anggota dan fraksi di DPR RI," lanjutnya.

Selain substansi kritik yang tidak tepat, Masinton menilai penggunaan istilah asing dan juga momentum isu politik yang tidak tepat.

Baca juga: BEM Nusantara Bereaksi! Harapkan Polemik Pegawai KPK Segera Selesai, Sarankan Tempuh Jalur Hukum

Saat ini dunia sedang dilanda pandemi virus Covid-19.

Sebaiknya jika kritikan dan masukan yang dilakukan terkait dengan penanganan dan penanggulangan pandemi yang bisa ditujukan ke pemerintah pusat dan daerah.

"Isu ini lebih membumi dan dapat membantu masyarakat secara luas," ucapnya.

"Ini sebagai masukan saya sebagai orang yang pernah beraktivitas di gerakan mahasiswa saat masih kuliah," pungkasnya.

Tidak Mewakili Universitas

Pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes) memberikan klarifikasi terkait kritikan BEM KM Unnes melalui media sosial.

Sebelumnya, BEM KM Unnes mengkritik pemerintah dengan memberi julukan tertentu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam siaran pers yang ditandatangani Kepala UPT Pusat Humas Unnes Muhammad Burhanudin, dikutip dari Kompas.com, pihak Unnes menyatakan bahwa pernyataan tersebut berasal dari internal BEM KM Unnes.

Baca juga: Puan Maharani Blusukan di Solo Bareng Gibran, Ganjar Pranowo Menghilang, Tak Ada di Semarang

"Pernyataan yang disampaikan tersebut merupakan pernyataan internal BEM KM Unnes dan tidak mewakili pernyataan resmi Unnes," tulis siaran pers tersebut pada poin pertama.

Poin kedua, Unnes menyatakan bahwa pihaknya menghargai kebebasan berpendapat mahasiswa dengan tetap memperhatikan etika dan nurani.

Pihak Unnes justru menyayangkan unggahan-unggahan di media sosial yang bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian, bukan bernuansa akademik perguruan tinggi.

Oleh karena itu, Unnes melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pun berjanji akan melakukan pembinaan pada BEM Unnes.

"Unnes akan melakukan pembinaan pada BEM Unnes untuk melakukan unggahan edukatif dan menghindari unggahan yang bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian," demikian poin berikutnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Baliho Puan Maharani Menjamur, Peluang Ganjar Diusung PDIP Tertutup? Ini Analisa Pengamat

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Puan Maharani Dijuluki Queen of Ghosting, Politikus PDIP Bersuara

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official