Berita Tana Tidung Terkini

Hearing Tolak Pusat Pemerintahan Hasilkan 7 Risalah, Samoel Sebut Status Kepemilikan Lahan PT Adindo

Tayang: Senin, 27 September 2021 15:55 WITA

Penulis: Rismayanti | Editor: Junisah

Hearing Tolak Pusat Pemerintahan Hasilkan 7 Risalah, Samoel Sebut Status Kepemilikan Lahan PT Adindo

TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI

Wakil Ketua 2 DPRD Tana Tidung, Samoel saat penyampaian pendapat pada hearing penolakan pusat pemerintahan Tana Tidung di Bundaran HU, bersama GMBB di ruang rapat Komisi III DPRD Tana Tidung, Senin (27/9/2021).

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Wakil Ketua 1 DPRD Tana Tidung, Samoel menyampaikan hasil rapat dengar pendapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kepada Gerakan Masyarakat Bundaran Bersatu (GMBB) dalam hearing penolakan rencana pembangunan pusat pemerintahan Tana Tidung di sekitaran Bundaran Haji Undunsyah (HU).

Diketahui, rapat dengar dengar pendapat yang digelar pada 14 September 2021 lalu, membahas masalah hak kepemilikan masyarakat yang ada di sekitaran Bundaran HU.

Adapun dari rapat dengar pendapat itu, menghasilkan tujuh risalah, sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemberitahuan secara jelas terhadap masyarakat terkait rencana pembangunan pusat pemerintahan di kawasan Bundaran HU

2. Perlu adanya payung hukum terhadap kompensasi lahan dan tanaman tumbuh.

3. Perlu adanya kajian dari pemerintah terhadap kelayakan pusat pemerintahan di Bundaran HU.

4. Perlu adanya rapat dengar pendapat bersama GMBB dengan OPD terkait, dan DPRD Tana Tidung.

5. Pemerintah Daerah harus melibatkan DPRD sebagai mitra kerja, untuk mendukung pembangunan pusat pemerintahan Tana Tidung.

6. SK Bupati tentang ganti rugi tanam tumbuh harus diganti dengan SK Bupati masa bakti 2020-2024.

7. DPRD Tana Tidung meminta tanggapan pemerintah secara tertulis atas orasi GMBB, agar DPRD dapat memberi jawaban terhadap masyarakat.

Wakil Ketua 2 DPRD Tana Tidung, Samoel saat penyampaian pendapat pada hearing penolakan pusat pemerintahan Tana Tidung di Bundaran HU, bersama GMBB di ruang rapat Komisi III DPRD Tana Tidung, Senin (27/9/2021) (TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI)

"Inilah hasil risalah kami dengan OPD terkait, yang kami rapatkan pada 14 September lalu.

Jadi dari Pemda itu menjelaskan status kepemilikan lahan di sana (sekitaran Bundaran HU) nyaris semuanya lahan konsesi PT Adindo," ujarnya dalam kegiatan hearing bersama GMBB di ruang rapat Komisi III DPRD Tana Tidung, Senin (27/9/2021).

Dia menambahkan, lahan yang akan dijadikan pusat pemerintahan masih dalam tahapan proses di pemerintah pusat.

"Maka diharapkan kita menyampaikan kepada teman-teman semua, biarlah pemerintah mengurus semua itu. Sampai sekarang ini secara sah juga adalah milik Adindo," jelasnya.