Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Terhitung 4 Bulan PPKM Level 3 Diperpanjang, Kadinkes Malinau dr John Felix R Jelaskan Penyebabnya

Terhitung 4 bulan PPKM Level 3 diperpanjang, Kadinkes Malinau dr John Felix Rundupadang jelaskan penyebabnya.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TribunKaltara.com/Mohammad Supri
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau, John Felix Rundupadang saat ditemui di Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (13/10/2021). 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Terhitung 4 bulan PPKM Level 3 diperpanjang, Kadinkes Malinau dr John Felix Rundupadang jelaskan penyebabnya.

Kabupaten Malinau kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 mulai hari ini, Selasa (19/10/2021).

Penetapan kriteria wilayah PPKM tersebut ditetapkan berdasarkan Inmendagri 54/2021. Mulai berlaku hari ini hingga 8 November 2021 mendatang.

Baca juga: Sama-sama Ditopang Baterai 5000 mAh, Pilih Redmi 10 atau Galaxy M22? Simak Detail Spesifikasinya

Terhitung sekira 4 bulan sejak Kabupaten Malinau ditetapkan sebagai wilayah kriteria level 3 pada akhir Juli 2021 lalu.

Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau, John Felix Rundupadang menyampaikan perpanjangan PPKM dipengaruhi sejumlah indikator perkembangan kasus Covid-19 daerah.

"Setiap indikator acuannya per 100 ribu penduduk, sedangkan jumlah penduduk Malinau tidak sampai 100 ribu. Jadi sedikit saja terjadi penambahan berdampak cukup signifikan terhadap kriteria levelling," ujarnya, Selasa (19/10/2021).

Selain itu, ada pula indikator capaian vaksinasi daerah yang dinilai sangat berpengaruh terhadap penentuan kriteria wilayah berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan RI.

John Felix Rundupadang menjelaskan, untuk dapat turun ke level 2, vaksinasi daerah harus melampaui ambang batas minimal persentase realisasi.

Yakni, 40 persen untuk persentase capaian vaksinasi untuk sasaran di tiap kabupaten/kota.

Baca juga: RSUD Malinau Nihil Pasien Covid-19, Ruang Isolasi Kini Dialihkan untuk Pelayanan Kesehatan Reguler

"Indikator asesmen meliputi jumlah kasus aktif, jumlah pasien dirawat dan jumlah kasus kematian, per 100 ribu penduduk. Ditambah capaian vaksinasi minimal 40 persen," katanya.

John Felix Rundupadang mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan penetapan hasil asesmen Kementerian Kesehatan RI melalui Inmendagri 54/2021 tersebut.

Menurutnya, penetapan tersebut memang sesuai kondisi nyata dan dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan penambahan kasus Covid-19 daerah.

(*)

Penulis : Mohammad Supri
(TribunKaltara.com / Mohammad Supri)

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved