Berita Tana Tidung Terkini
Skor MCP Kabupaten Tana Tidung Terendah di Kaltara, Bupati Ibrahim Ali Beber Penyebabnya
Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali mengatakan, skor monitoring center for prevention atau MCP Kabupaten Tana Tidung merupakan yang terendah di Kaltara.
Penulis: Rismayanti | Editor: Junisah
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali mengatakan, skor monitoring center for prevention atau MCP Kabupaten Tana Tidung merupakan yang terendah di Kalimantan Utara.
Hal itu, ia ketahui dari hasil pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Tanjung Selor beberapa waktu lalu.
"MCPnya kita (Tana Tidung) itu paling rendah, 10 persen. Yang paling bikin kita rendah adalah, kita tidak bisa menyelesaikan masalah aset," ujarnya.
Baca juga: Letak Pasar di Kecamatan dan Desa Tidak Strategis, Bupati Bulungan Singgung Penyerahan Aset
Sebab itu, pihaknya telah meminta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tana Tidung dan seluruh Camat di Tana Tidung, untuk menginventarisir dan memetakan hal itu.
"Karena ini dari dulu terbiarkan, tidak terurus. Saya tidak tahulah di masa rezim yang lama apa yang dibuat gitu ya," katanya.
Baca juga: Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali Sebut Masalah Aset di Daerahnya jadi Catatan KPK
Sehingga, pihaknya harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengingat hal ini menjadi catatan Supervisi KPK.
"Masalah aset ini harus selesai. Karena lahan ini kan, ada bangunan yang menggunakan uang negara. Yang harus asetnya secara utuh," tambahnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Tana Tidung telah menyampaikan permasalahan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Berkenaan dengan masalah aset, dia tegaskan akan menyelesaikan permasalahan aset tersebut.
Baca juga: Usulkan Pembebasan Lahan 76 Ribu Ha, Bupati Ibrahim Minta Masyarakat KTT Tak Mudah Berjual Aset
"Di masa kepeimimpinan saya dan pak Waki Bupati, (masalah aset) ini jadi target kami. Akan kita selesaikan masalah itu.
Yang pasti kita sama-sama mematuhi aturan, jangan melanggar aturan yang sudah dibuat," ucapnya.
Sementara itu dia katakan, KPK datang bukan dalam rangka menakut-nakuti.
Baca juga: Ada Kenaikan Rp 300 Miliar di APBD Perubahan Kaltara, Ini Penjelasan Badan Keuangan dan Aset Daerah
"KPK mengajak kita untuk menghindari yang namanya korupsi dan lain-lain dalam membangun daerah, dalam menggunakan APBD dan lain sebagainya," tuturnya.
(*)
Penulis: Risnawati
