Berita Bulungan Terkini

Pemkab dan DPRD Bulungan Sepakat KUA-PPAS APBD 2022 Senilai Rp 1,2 Triliun, Turun Hampir Rp 7 Miliar

Pemerintah Kabupaten Bulungan menandatangani MoU bersama DPRD dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III Tahun 2021.

Penulis: - | Editor: Amiruddin
TRIBUNKALTARA.COM/GEORGIE SENTANA HASIAN SILALAHI
Pemerintah Kabupaten Bulungan menandatangani MoU bersama DPRD dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III Tahun 2021 (TRIBUNKALTARA.COM/GEORGIE SENTANA HASIAN SILALAHI). 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten Bulungan menandatangani MoU bersama DPRD dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III Tahun 2021

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah ( APBD ) Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2022 menjadi Rp 1.2 triliun.

Baca juga: Peringatan Hari Jadi Ke 231 Tanjung Selor, DPRD Bulungan Apresiasi Pemkab Utamakan Produk Lokal

"Kita sepakat KUA PPAS sebesar Rp 1,2 triliun untuk APBD 2022.

Kalau dibandingkan dengan APBD 2021, APBD 2022 mengalami penurunan sebenarnya hampir Rp 7 miliaran," kata Bupati Bulungan Syarwani, kepada TribunKaltara.com, Rabu (17/11/2021).

Bupati Bulungan Syarwani menambahkan, sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penanganan pandemi Covid-19 masih menjadi agenda utama tahun depan.

“Kalau sekarang ini kita hanya mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen.

Tetapi, tahun depan naik menjadi 10 persen,” tambahnya.

Bupati Bulungan Syarwani menambahkan, penganggarannya akan tetap disesuaikan dengan prioritas penanganan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 setiap harinya di Kabupaten Bulungan.

“Penganggaran ini tidak sepenuhnya bersumber dari APBD, contoh ada sumber Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan,” ujarnya.

Namun, Syarwani menjelaskan bahwa jika dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) masih bisa memaksimalkan pendapatan agar lebih meningkat.

“Sebenarnya, kalau setiap tahun PAD meningkat seluruh kebijakan yang berkaitan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk Kabupaten Bulungan bisa ditangani.

PAD ini juga menjadi salah satu indikator menurunnya jumlah RAPBD,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan, Kilat Bilung mengatakan, KUA-PPAS sudah disepakati bersama oleh Bupati Bulungan Syarwani secara umum.

NIlainya tidak jauh berbeda dengan tahun ini sekitar Rp 1,2 triliun.

“Setelah kesepakatan angka ini, kita akan bahas lebih lanjut lagi, karena ada tahapan yang masih panjang hingga akhirnya disetujui.

Jika sudah disetuju, maka kita akan melihat pembangunan yang mana masuk skala prioritas dan tidak," ujarnya.

Baca juga: DPRD Bulungan Minta Merk Beras Petani Lokal Terdaftar, Berikut Jawaban Dinas Pertanian

Dia menambahkan, sebagai mitra dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bulungan, kerjasama Pemkab Bulungan  dan DPRD Bulungan dapat terus terjaga dalam proses penyempurnaan tahapan APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2022.

“Iya, kita harapkan ada pembangunan tahun 2022 yang bisa masuk skala prioritas di Bulungan lebih baik dan tertata anggaran tersebut, karena kan penanganan utama kita adalah atas pandemi Covid-19 yang menjadi skala prioritas,” ujarnya.

(*)

Penulis : Georgie Sentana Hasian Silalahi

Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved