DLH Tana Tidung Masih Kekurangan Tenaga Terakomodir PPPK, 60 Petugas Lapangan Belum Masuk Data

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG -Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tana Tidung saat ini masih berupaya mencari solusi bagi tenaga lapangan yang belum terakomodir dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala DLH Tana Tidung, Mashuri, mengatakan dari total tenaga kebersihan, sebanyak 62 orang telah diterima sebagai PPPK.

Dari jumlah tersebut, sekitar 5 orang sebelumnya merupakan tenaga paruh waktu dan 17 orang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) namun tetap bertugas di lapangan.

“PPPK ini saya sudah sampaikan ke mereka bahwa tugas mereka sama seperti biasa, tetap di lapangan. Hanya saja status pendapatan mereka sekarang bertambah karena diakomodir pemerintah pusat melalui jalur PPPK,” ujar Mashuri kepada TribunKaltara.com, Senin (6/10/2025).

Baca juga: 196 Honorer Tana Tidung Kaltara Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, 3 tak Isi Daftar Riwayat Hidup

Mashuri menjelaskan, selain gaji sesuai aturan dari BKN, para tenaga PPPK juga menerima tambahan TPP dari daerah, dengan rincian perhitungannya diatur oleh BPKAD.

Namun, menurutnya, masih ada sekitar 60 tenaga lapangan yang belum terakomodir dalam skema PPPK.

Sebagian di antaranya tidak memiliki ijazah formal, tetapi tetap dibutuhkan untuk menjaga kebersihan daerah.

“Petugas sampah itu banyak yang tidak punya ijazah tapi mereka dibutuhkan tenaganya. Ini yang harus kita carikan solusinya bagaimana cara menggaji mereka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita dapat formulanya,” ungkapnya.

Mashuri menuturkan, selama ini kegiatan kebersihan tetap berjalan dengan dukungan tenaga kontrak yang masih digaji dari anggaran daerah.

Ia menilai penggunaan sistem outsourcing justru berpotensi menambah beban biaya.

“Kalau outsourcing itu lebih besar biayanya karena melalui pihak ketiga. Dengan kondisi keuangan daerah yang sekarang efisiensi, kita sesuaikan dengan kemampuan. Jadi kegiatan kebersihan tetap jalan, tapi mereka juga tetap digaji,” terangnya.

Mashuri menambahkan, sebagian besar petugas lapangan seperti pengangkut sampah, penyapu jalan, penggali parit, dan pemotong rumput adalah pekerja berusia lanjut yang sudah lama mengabdi.

“Banyak di antara mereka yang sudah tua-tua dan susah lagi untuk sekolah. Biasanya yang bertahan itu yang punya ijazah. Tapi mereka ini kan pahlawan kebersihan, jadi tetap harus kita perhatikan,” ujarnya.

Untuk saat ini, tenaga kebersihan yang belum masuk PPPK menerima gaji sekitar Rp2,4 juta per bulan, yang menurut Mashuri masih tergolong tinggi dibandingkan daerah lain.

Baca juga: Masih Belum Jelas, Pemkab Tana Tidung Kaltara Masih Tunggu Proses Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

“Kalau di daerah lain ada yang di bawah dua juta, kalau kita masih Rp2,4 juta. Alhamdulillah sekarang sebagian sudah diakomodir lewat PPPK, yang lainnya masih kita pikirkan cara terbaik untuk penggajiannya,” jelasnya.

Ia berharap program PPPK bisa terus berlanjut sehingga tenaga yang memiliki ijazah dan masa kerja cukup dapat kembali terakomodir.

“Harapan kami program PPPK ini berlanjut, jadi bisa mengakomodir mereka yang punya ijazah dan masa kerjanya sudah memenuhi. Karena bagaimanapun mereka ini putra-putri daerah yang juga harus kita perhatikan,” pungkasnya.

(*)

Penulis : Rismayanti