Breaking News:

Berita Pemprov Kaltara

Kalimantan Utara Bukukan Pendapatan yang Cukup Baik, Belanja Masih Perlu Didorong

Presiden RI, Joko Widodo menekankan percepatan realisasi APBN/APBD melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan pemerintah daerah.

Editor: Amiruddin
Foto: DKISP Kaltara
Wakil Gubernur Dr Yansen TP MSi. 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Presiden RI, Joko Widodo menekankan percepatan realisasi APBN/APBD melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan pemerintah daerah.

Hal tersebut dtegaskan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Evaluasi Serapan Anggaran Daerah, secara virtual, Senin (22/11/2021), diikuti kepala/wakil daerah.

Baca juga: Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan Sebut Realisasi Investasi Besar Buka Peluang Usaha di Sektor Lain

Selain itu, semua pemerintah daer pun diminta mewaspadai resiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian dalam negeri. Termasuk mewaspadai berlanjutnya pandemi Covid-19 dan dampak turunannya.

Kondisi ekonomi nasional dan daerah punya keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Jika pertumbuhan ekonomi nasional positif, berimplikasi naiknya pendapatan nasional.

Pada gilirannya, dana transfer untuk daerah juga meningkat. Begitu pun sebaliknya, jika terjadi kontraksi ekonomi.

“Tren tiga bulan terakhir di Indonesia, berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Utara, Alhamdulillah, sudah cukup baik (hijau). Berada di posisi 11 nasional dengan presentase sebanyak 83,48 persen,” sebut Wakil Gubernur Kaltara Dr Yansen TP MSi,

Namun demikian, Pemprov Kalimantan Utara akan dan perlu terus mendorong realisasi belanja. Sebab Kalimantan Utara masih di posisi 57,44 persen.

“Kami berkomitmen untuk segera melaksanakan percepatan belanja kita sebelum tutup tahun anggaran,” ujarnya.

Realisasi belanja yang belum terdongkrak tinggi di banyak daerah di Tanah Air disebabkan beberapa hal. Seperti, kondisi pandemi Covid-19 dan PPKM.

Kemudian kegiatan fisik, pelaksanaannya masih menunggu perencanaan atau DED sehingga kegiatan konstruksi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Baca juga: Investasi Besar Akan Masuk, Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan Sebut Harus Siapkan SDM Rebut Peluang

Faktor lainnya, pengadaan barang maupun jasa, belum sepenuhnya mengajukan permohonan pembayaran. Termasuk juga penyesuaian peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan.

“Demikian juga diungkapkan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani bahwa realisasi APBD harus segera digenjot, salah satunya demi menjaga rilisensi dan pemulihan ekonomi,” tutur Wagub. (adpim/dkisp)

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved