Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Ada RUU HKPD, Kepala DLH Kaltara Hamsi Sebut Perjuangkan DAU Perhitungkan Luas Tutupan Hutan

Ada RUU HKPD, Kepala DLH Kaltara Hamsi sebut perjuangkan DAU perhitungkan luas tutupan hutan.

TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
Kawasan Hutan di wilayah Desa Antutan Bulungan (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Ada RUU HKPD, Kepala DLH Kaltara Hamsi sebut perjuangkan DAU perhitungkan luas tutupan hutan.

Pemprov Kaltara menginginkan agar pemerintah pusat dapat menambah besaran dana transfer ke daerah, khususnya dana alokasi umum (DAU) di dalam rancangan aturan terbaru yakni RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara Hamsi, besaran tambahan DAU dapat dihitung lewat besaran tutupan hutan yang ada di tiap daerah.

Baca juga: Virus Corona Varian Omicron Terdeteksi di Malaysia, Satgas Covid-19 Kaltara Beber Langkah Antisipasi

Ide tambahan DAU berdasarkan besaran tutupan hutan tersebut, merujuk pada komitmen Kaukus Daerah Bertutupan Hutan terluas di Indonesia, yang terdiri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh dan Kaltara.

Menurut Hamsi, Kaltara sebagai salah satu provinsi dengan jumlah tutupan hutan terbesar di Indonesia tidak mendapatkan insentif yang proporsional dari pemerintah pusat.

"Kita ingin agar DAU meningkat, tahun 2021 ini hanya Rp 1,7 Triliun, kita harapkan bisa naik," kata Hamsi, Minggu (5/12/2021).

"DAU kita harapkan naiknya proporsional, kalau bisa jadi Rp 2 Triliun, karena sejak 2017 turun terus, belum pernah sampai Rp 2 Triliun," tambahnya.

"Karena luasan hutan kita, dari 7,5 juta hektar wilayah kita, 80 persennya itu hutan, seperti Taman Nasional Kayanya Mentarang itu luasnya 1,2 Juta hektar," terangnya.

Baca juga: Peringatan Hari Armada RI, Gubernur Kaltara Bersama Danlantamal XIII Tanam Mangrove di Tarakan

"Jadi kta ingin mendorong pusat untuk lakukan itu, ada RUU HKPD dalam RUU-nya kita minta usulan DAU kita," ujarnya.

Hamsi mengatakan, pihak Pemprov Kaltara dan masyarakat konsisten menjaga kelestarian hutan.

Salah satunya lewat program transfer anggaran berbasis ekologi dari Pemprov kepada Kabupaten dan Kota di Kaltara.

"Kita minta juga masyarakat menjaga hutan, dan angka Karhutla kita turun, dan kita juga punya strategi pengelolaan itu, seperti transfer anggaran bersifat ekologi," ujarnya.

Baca juga: Disdikbud Kaltara Sebut tak Temukan Klaster Covid-19 di Sekolah Laksanakan PTM: Belum ada Laporan

"Dan ini rencana kita bersama-sama, kita sudah sampaikan itu ke pusat, agar hutan ini terus kita jaga kelestariannya," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved