Sejarah Hari Nusantara Setiap 13 Desember, Ini Tujuan dan Makna Memperingatinya
Sejarah Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember dan dicetuskan pertama kali pada 1957.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Sejarah Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember dan dicetuskan pertama kali pada 1957.
Hari Nusantara ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Djuanda Kartawidjaya.
Dilansir kkp.go.id, pada awal kemerdekaan Indonesia, luas wilayah Indonesia yang diakui masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 menyatakan pulau-pulau wilayah Indonesa dipisahkan oleh laut dan sekelilingnya.
Setiap pulau hanya memiliki laut di sekeliling sejauh maksimal 3 mil dari garis pantai sedangkan di luar itu bebas dilewati untuk kapal asing.
Baca juga: Sejarah Hari Hak Asasi Manusia Sedunia atau Human Rights Day, Diperingati Setiap 10 Desember
Lalu, pada 13 Desember 1957, Ir. Djuanda Kartawidjaya mendeklarasikan wilayah kedaulatan laut Indonesia dengan menyatakan;
“Bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia."
Hal tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah deklarasi Djuanda.
Namun, deklarasai tersebut tidak serta merta diterima oleh Negara lain.
Dalam Konvensi PBB ke-1 tentang Hukum Laut di Jenewa pada Februari 1958 usul Indonesia ditolak oleh dunia Internasional.
Kemudian pada Konvensi PBB ke-2 pada April 1960 tentang Hukum Laut, Pemerintah Indonesia meresmikan isi Deklarasi Djuanda melalui Undang-Undang/Prp No.4/1960.
Meski begitu usaha Pemerintah Indonesia pun juga belum mencapai kesepakatan oleh Negara luar.
Baca juga: Sejarah Antikorupsi Sedunia 9 Desember, Diperingati sebagai Kampanye Pemberantasan Korupsi
Walau belum ada kata sepakat, Pemerintah Indonesia tetap menjalankan Undang-undang/Prp/ No.4/1960 dengan membuat aturan turunannya.
Yaitu menetapkan Peraturan Pemerintah No.8/1962 tanggal 25 Juli 1962.
Adapun fungsinya untuk mengatur lalu lintas laut damai bagi kendaraan air asing yang melalui perairan Nusantara Indonesia dan Keppres No.103/1963 yang menegaskan jika seluruh perairan Nusantara Indonesia sebagai satu lingkungan laut yang berada di bawah pengamanan Angkatan Laut Republik Indonesia.
Selain itu, deklarasi Djuanda dipertegas kembali dalam UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (United Nations Convention On The Law of The Sea) 1982 jika Indonesia adalah negara kepulauan.
