KPP Pratama Tanjung Redeb Roadshow Monitoring Evaluasi, Amankan Setoran Pajak di Bulungan & Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Tanjung Redeb Mu’alif beserta jajaran, melakukan roadshow ke Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara.

Roadshow ini dilakukan dengan mengunjungi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bulungan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.

Baca juga: KPP Pratama Tanjung Redeb Andalkan WhatsApp untuk Koordinasi Penyerapan Anggaran

“Kegiatan kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait dengan pengamanan penerimaan pajak 2021," kata Mu'Alif, Rabu (15/12/2021).

"Sebelumnya kami kunjungi Malinau dan Tana Tidung. Untuk hari ini kami lakukan kunjungan ke BKAD Bulungan, dilanjutkan dengan Bapenda Kaltara," tambahnya.

Mu'alif menyampaikan, monitoring dan evaluasi juga dilakukan, agar pihak pemerintah daerah dapat mempercepat penyerapan anggaran, khususnya dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan Dana Desa.

Selain percepat penyerapan anggaran, monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk mengamankan setoran pajak negara dari penyerapan anggaran.

"Kami monitoring evaluasi sampai di mana penyerapan anggaran DIPA dan Dana Desa," katanya.

"Karena di Bulungan, sampai 30 November setoran pajaknya itu sebesar 93,32 persen dari target 391 miliar, jadi kita masih mengejar sekitar 6 persen untuk capai 100 persen," katanya.

Menurut Mu'alif masih ada potensi setoran pajak sekitar Rp 22 Miliar baik dari Pemkab Bulungan maupun dari Pemprov Kaltara yang belum terpenuhi.

Di mana dari Rp 22 Miliar tersebut, sekitar Rp 7 Miliar-nya berasal dari Pemkab Bulungan, dan sekitar Rp 15 Miliar datang dari Pemprov Kaltara.

"Untuk mengejar itu, salah satunya dari penyerapan anggaran di Bulungan, kalau pajak dari DIPA ini yang terkumpul sekitar Rp 18,9 Miliar, artinya masih ada sekitar potensi pajak yang masih harus disetor sebesar Rp 7,4 Miliar," katanya.

"Untuk Dana Desa dari pagu Rp 49 miliar masih ada sekitar Rp 6 Miliar yang belum terserap. Dan pajak yang sudah disetor Rp 1,3 Miliar jadi masih ada 160 juta lagi yang belum disetor," katanya.

"Kami juga bertemu dengan Bapenda Kaltara, untuk di Pemprov memang rendah serapannya. Dari Rp 3,1 Triliun baru terserap Rp 1,95 Triliun, jadi masih ada Rp 1,16 Triliun yang belum terserap. Sementara pajak yang sudah disetor Rp 26,5 Miliar kemungkinan masih bisa terkumpul sekitar Rp 15,9 Miliar," terangnya.

Pihaknya optimis, pada akhir tahun nanti dapat mengamankan setoran pajak senilai Rp 20 Miliar dari potensi yang ada sebesar Rp 22 Miliar.

Baca juga: Pajak dari Dana Desa Masih Rendah, KPP Pratama Tanjung Redeb Minta Ini ke Bupati Malinau Wempi Mawa

"Jadi masih ada sekitar Rp 22 Miliar yang belum disetorkan dari hasil koordinasi kita pada hari ini, kami mengawal setoran ini jangan sampai lepas, paling tidak angka Rp 20 Miliar bisa kita dapatkan, karena potensinya besar," ungkapnya.

"Kenapa kami sampaikan kepada OPD, karena waktunya kian mepet, makanya kami berusaha mendorong mempercepat bagaimana serapan anggaran bisa sesuai dengan harapan," tuturnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi