Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

PAD Tahun 2021 Capai Target, Penyumbang Tertinggi Perumda & BPHTB, Evaluasi Retribusi Parkir,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 mencapai target sekitar Rp 112 miliar. Evaluasi retribusi parkir.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Retribusi parkir diharapkan bisa menjadi salah satu kategori yang bisa menyumbangkan PAD untuk 2022 ini. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKANPendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 mencapai target sekitar Rp 112 miliar.

Pencapaian target PAD ini tak lepas dari konsistensi dan keterlibatan masyarakat yang taat membayarkan kewajibannya salah satunya pajak daerah.

Wali Kota Tarakan dr Khairul, M.Kes mengungkapkan dalam pembangunan pasti membutuhkan dana. Dana inilah sebenarnya mulai dari pajak bagian dari kontribusi masyarakat yang mampu.

Baca juga: Soal Penertiban Lahan Parkir Liar di Pasar Induk, Dishub Bulungan Masih Tunggu Kabar Pihak Ketiga

“Yang dipajak kan yang punya aset, punya pekerjaan. Jadi tentu kita berharap orang mampu berkontribusilah untuk pembangunan,” ujarnya.

Sehingga dalam rangka mencapai kemandirian fisikal bergantung pada PAD. Dari pemerintah pusat sendiri terkadang mengubah kebijakan dan memotong anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk daerah.

“Kita di daerah sudah rencanakan lalu dipotong jadi gimana ya. Seperti contoh kemarin Covid-19 dua tahun kan harap-harap cemas (H2C) terus,” ungkapnya.

Baca juga: Ada 172 Titik Parkir Resmi di Tarakan, Panglima Tegaskan Motor Hilang di Lokasi Resmi Dapat Diganti

Sudah melakukan perencanaan atau sebagian sudah ada pembangunan berjalan dan multiyear apalagi yang sudah terlanjur meneke kontrak. “Kan bisa kacau. Kami melihat kan sumber PAD kita masih cukup besar termasuk aset kita masih banyak dan tidak membebani masyarakat. Masih banyak bisa disewakan, atau dipihakketigakan untuk jadi PAD,” ungkapnya.

Sehingga itu bisa digunakan untuk menutupi anggaran pembangunan. Hal yang bersifat mendasar harus benar-benar pasti berjalan. Untuk memastikan tentu butuh anggaran. Maka anggaran yang dipungut dari PBB, dari pajak hotel dan restoran, itulah yang digunaka disalurkan.

“Terutama prioritas untuk pendidikan. Kemudian infrastruktur jalan dan jembatan. Untuk drainase, penanganan banjir itu uangnya lari ke sana semua,” ungkapnya.

Adapun lanjutnya, kategori penyumbang PAD berasal dari BLUD dan dana dari perumda dan sektor BPHTB. Untuk PBB masih tercapai namun lanjutnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved