DPRD Nunukan Pertanyakan Kelangkaan Minyak Goreng setelah Ditetapkan Kebijakan Satu Harga

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - DPRD Nunukan pertanyakan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di perbatasan RI-Malaysi, Kalimantan Utara, pascapemberlakuan satu harga.

Informasi yang dihimpun dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Nunukan, Purchase Order (PO) minyak goreng di tingkat distributor terakhir pada Oktober 2021.

Sementara itu, penyaluran terakhir minyak goreng kepada para pedagang pada 9 Februari lalu. Itupun hanya merk Bimoli sebanyak 400 dos.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Welson mengatakan saat melakukan Sidak harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran, pihaknya banyak mendapati masyarakat yang mengeluh soal kelangkaan minyak goreng Indonesia.

Bahkan dari agen sendiri, kata Welson mengaku sudah tiga bulan tidak mendapat kiriman minyak goreng dari produsen.

"Dua hari lalu kami Sidak ke pasar banyak keluhan masyarakat, utamanya ibu-ibu rumah tangga terkait kelangkaan minyak goreng. Lima agen yang kami datangi, minyak goreng mereka kosong. Kami tanya sejak kapan kosong, ada yang bilang sudah dua bulan bahkan tiga bulan tidak ada lagi pengiriman," kata Welson kepada TribunKaltara.com, Kamis (24/02/2022), pukul 15.00 Wita.

Baca juga: Kelangkaan Minyak Goreng Terjadi di Kabupaten Nunukan, Hal Ini yang Terpaksa Dilakukan Pedagang

Disamping kelangkaan minyak goreng Indonesia, banyak beredar minyak goreng Malaysia dengan harga jual yang terbilang tinggi.

"Kami ke pasar, minyak goreng Indonesia sisa Bimoli ukuran 2-5 liter. Itupun sisa sedikit harganya Rp28 ribu. Minyak goreng Malaysia lebih banyak, tapi harga jualnya tinggi. Mulai Rp24-26 ribu ukuran 1 liter," ucapnya.

Menurutnya, banyak konsumen di Nunukan beralih ke minyak goreng Malaysia. Dia mengaku selama ini, minyak goreng Malaysia jadi alternatif warga Nunukan bila harga minyak Indonesia sedang naik.

"Orang berlaih ke minyak Malaysia karena itu yang bisa sedikit dijangkau. Apalagi UMKM kita. Sebelum kelangkaan, harga minyak goreng Malaysia hanya Rp15 ribu. Sekarang malah naik," ujarnya.

Dampak kelangkaan itu, beber Welson sangat terasa bagi pelaku UMKM di Nunukan.

"Mereka punya usaha kecil untuk bertahan hidup. Tapi kalau mereka naikkan harga karena minyak goreng naik, tentu pembeli kurang. Jadi dilema. Apalagi tak lama ada perayaan Isra Mi'raj Muhammad SAW," tuturnya.

Baca juga: Harga Kedelai Naik Rp 50 Ribu per Karung, Begini yang Dilakukan Pengrajin Tahu Tempe di Nunukan

Dia berharap kepada pemerihtah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI, agar setelah melakukan telaah ke sejumlah pasar dan distributor di Nunukan ada tindaklanjut yang dihasilkan.

"Analisa apa yang terjadi di daerah. Kebijakan satu harga itu mesti melalui telaah yang serius sehingga kelangkaan tidak berlarut. Kenapa setelah ada kebijakan satu harga justru CPO yang selama ini kita lihat banyak, kog jadi berkurang. Nah, itu tugas pemerintah segera telaah," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan RI menerbitkan aturan mengenai HET minyak goreng yang akan berlaku mulai 1 Februari 2022.

Baca juga: HET Minyak Goreng di Nunukan Belum Berlaku, Dinas Perdagangan: Pedagang Masih Jual Stok Lama