Kemendes Apresiasi Desa Inklusi Kagama di Karya Jaya, Berharap Jadi Percontohan Nasional

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - Desa Karya Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sejak 2021 telah menjadi Desa Inklusif binaan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).

Pada 2022 ini Kementrian Desa dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) mulai melakukan fase implementasi lewat penetapan desa-desa yang menjadi sasaran program tersebut.

Tujuan program P3PD untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa.

Instansi yang terlibat lintas kementrian sesuai porsi tugas meliputi Kemendagri untuk penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa, Kemendes  mendorong pembangunan desa partisipatif.

Sementara, Kemenkeu untuk perbaikan kinerja desa berbasis insentif, dan Bappenas serta Kemenko PMK koordinasi, pemantauan dan kebijakan basional.

Baca juga: Kagama dan BLKI Balikpapan Kerjasama untuk Inovasi dan Peningkatan Program Pelatihan Angkatan Kerja

Pada Jumat (25/03/2022) tim Kemendes melekukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Kartanegara.

Beberapa desa yang menjadi target kunjungan adalah Desa Prangat Selatan, Desa Prangat Baru, Desa Segihan dan Desa Karya Jaya.

Tiba di Desa Karya Jaya, tim yang didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kukar disambut oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok tani desa dan Pengurus Cabang Kagama Balikpapan.

Kepala Desa Karya Jaya Wahidin di depan rombongan Kemendes menyampaikan gambaran singkat kondisi geografis, statistik dan social budaya masyarakat desa.

“Masyarakat desa berharap dapat mendapatkan manfaat yang lebih optimal apabila desa Karya Jaya bisa menjadi salah satu sasaran P3PD.

Sebelumnya desa kami selama  satu tahun lebih mendapat pendampingan sebagai Desa Inklusif oleh Kagam, masyarakat dan perangkat desa sudah merasakan betul manfaatnya dengan solusi permasalahan enclave lahan serta pemberdayaan perekonomian wanita dan masyarakat secara umum, ” jelasnya.

Baca juga: Pengcab Kagama se-Kaltim Gelar Rakor di Kota Bontang, Sinergi Kembangkan Program Desa Inklusi

Semetara itu, Ketua Pengurus Cabang Kagama Balikpapan Yuniar Surindrasworo dalam kapasitasnya sebagai mitra pendamping masyarakat menambahkan penjelasan Kepala Desa.

Kerjasama ini berawal dari MoU yang ditandatangani bersama Menteri Desa PDTT, Rektor UGM dan Ketua Umum PP Kagama pada 2020.

Sebagai tindak lanjut, Kagama lintas cabang di Kalimantan Timur baik dari Samarinda, Kutai Kartanegara dan Balikpapan memulai program Desa Inklusif.

Desa Karya Jaya dipilih karena permasalahan awal sebagai wilayah dan masyarakat marjinal dimana 80 % lebih wilayah yang sudah dihuni sejak 1975 oleh program transmigrasi, namun pada 1990an tiba-tiba ditetapkan sebagai wilayah kehutanan.

Masalah ini difasilitasi oleh jejaring Kagama lintas kementrian berdasarkan Mou Kemendes-UGM-KAGAMA, dan saat ini sudah ada kemajuan berarti berproses di Kemen ATR/BPN dan Kemenhut.

“Perkembangan selanjutnya kami melihat cukup banyak potensi dan permasalahan yang dapat diperbuat Kagama di desa ini. Sepanjang 2021 akhirnya pendampingan desa inklusi berlanjut dengan pemberdayaan dan kesempatan peningkatan taraf ekonomi keluarga untuk perempuan melalui budi daya anggur yang masih merupakan komoditas langka di Kalimantan,” ungkap Yuniar.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui program Desa Pintar yang membimbing dan mengimplementasikan digitalisasi data desa untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan desa.

Serta yang saat ini sedang dipersiapkan awal 2022 ini adalah sektor layanan perbankan yang memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan peternakan, dimulai dari pembiakan hewan ternak hingga teknologi pemanfaatan kotoran untuk pupuk dan sumber energi terbarukan.

“Dengan momen kehadiran tim Kemendesa melalui monitoring dan rencana implementasi P3PD hari ini, kita optimis masyarakat Desa Karya Jaya akan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar lagi.

Karena selama ini KAGAMA melakukan pendampingan dengan mengandalkan swadaya masyarakat, sehingga bila ada program yang lebih terstruktur dan dukungan dana dari Kemendesa tentu akan lebih bagus lagi,” tandasnya.

Ketua Tim Kemendesa Luky Wardani mengawali paparannya dengan menyampaikan apresiasi untuk Kagama.

“Informasi kegiatan rekan-rekan Kagama sudah kami terima dan kami ikuti perkembangannya. Tahun 2021 kami melakukan perencanaan dan persiapan, dan di tahun 2022 ini Kemendesa akan mulai melaksanakan P3PD,” ujarnya.

Khusus untuk Kemendesa tupoksinya adalah  memperkuat pembangunan partisipatif melalui perbaikan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Fasilitator di tingkat desa akan ditunjuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Konsultan yang ditunjuk melalui proses lelang. Rencana jumlah desa tahun pertama adalah 80 kabupaten, 4 desa setiap kabupaten sehingga menjadi sejumlah 320 desa.

Pada tahun kedua akan ditingkatkan menjadi 160 kabupaten atau 640 desa.

Dasar pertimbangan penentuan lokasi desa penerima program adalah:

Akses ke sarana prasarana dasar/pembangunan desa

Anggaran desa untuk peningkatan kapasitas

Kapasitas pemerintahan desa

Kemampuan kabupaten mengalokasikan anggaran ke desa.

“Kami berharap Desa Karya Jaya yang sudah menjadi percontohan nasional Desa Inklusif Kagama dapat lebih maju dan berdaya bersama program P3PD ini nantinya,” kata Luky Wardani.

Acara dilanjutkan dengan ramah tamah, diskusi dan pengumpulan data dari perangkat desa dan masyarakat.

Kesempatan ini juga dipergunakan oleh tim Kemendesa untuk melihat langsung hasil nyata dari kegiatan Desa Inklusif KAGAMA di kebun budidaya dan pembibitan anggur.

Saat ini telah terbentuk Kelompok Wanita Tani Kamboja (Komunitas Anggur Manis Samboja) dan warga yang memiliki budidaya anggur di halaman rumahnya masing-masing.

Melalui bimtek dan pendampingan desa pintar, saat ini data desa sudah dapat dikelola secara digital.

Bahkan warga masyarakat sudah bisa berpartisipasi aktif melalui gadget yang dimiliki untuk berkontribusi data, memberikan usulan, saran dan laporan pelaksanaan pembangunan desa. (*)