Berita Malinau Terkini
Desa Tanjung Lapang Langganan Banjir, Kades: Rumah Warga Tergerus Longsor, Minta Dibangun Siring
Penanganan bencana banjir di Kabupaten Malinau menjadi satu dari sekian isu aktual yang mendapat perhatian dari Pemprov Kalimantan Utara.
Penulis: Mohamad Supri | Editor: Sumarsono
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Penanganan bencana banjir di Kabupaten Malinau menjadi satu dari sekian isu aktual yang mendapat perhatian dari Pemprov Kalimantan Utara.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Litbang Kaltara, Saharin, Sabtu (2/4/2022).
Dalam paparannya pada Musrenbang RKPD Malinau 2023, setidaknya ada 4 desa yang dinilai rawan terhadap bencana banjir di Malinau.
"Di Malinau kita tahu bahwa ada 4 desa saat peristiwa banjir besar 2021 lalu, yakni Long Loreh, Setulang, Long Adiu Setarap, sama Tanjung Lapang," ujarnya.
Baca juga: Cegah Banjir, Danrem 092/Maharajalila Bersama Prajurit TNI AD Bersihkan Drainase di Jalan Semangka
Program penanganan banjir di Kabupaten Malinau oleh Pemprov Kaltara rencana akan dipusatkan di titik-titik rawan banjir, khususnya 4 wilayah tersebut.
Kepala Desa Tanjung Lapang, Yusia Yusuf menawarkan solusi penanganan banjir di Malinau, wilayah desanya.
Yakni melanjutkan proyek fisik penyiringan sungai di tepian daerah aliran sungai sesayap di Desa Tanjung Lapang.
"Solusinya adalah dengan melanjutkan pembangunan penyiringan di Sungai Sesayap yang dari RT 1 sampai RT 9 di Desa Tanjung Lapang," katanya, Sabtu (2/4/2022).
Baca juga: 400 KK Terdampak Banjir di Kampung Bulu Perindu Tanjung Selor, Pemerintah Diminta Sigap Beri Bantuan
Yusia Yusuf menjelaskan beberapa rumah warga di bantaran sungai ambruk karena tergerus arus sungai.
Di antara wilayah yang urgen untuk segera dilakukan penyiringan sungai yakni di RT 8 dengan panjang sekira 300 meter.
"Dari RT 8 ke RT 9 ini kurang lebih radius 3 ratus meter sekarang ini kondisinya memprihatinkan. Ada beberapa rumah di bantaran sungai yang korban. Dapurnya jatuh le sungai," katanya.
Yusia Yusuf berharap, program tersebut dapat diusulkan Pemerintah Provinsi Kaltara kepada pihak berwenang yakni Balai Wilayah Sungai untuk melanjutkan program tersebut.
(*)
