Kekayaan Jokowi dan Pejabatnya Melonjak di Masa Pandemi Covid-19, Dompet Sandiaga Uno Paling Tebal

"Total harta kekayaan Rp25.297.783.659," demikian dikutip dari LHKPN Gibran.

Harta itu meningkat sebanyak Rp4.144.973.529 dari laporan sebelumnya saat Gibran mendaftarkan diri ke KPUD untuk pencalonan sebagai Wali Kota Surakarta.

Dalam laporan tanggal 2 September 2020, Gibran mempunyai harta kekayaan sebesar Rp21.152.810.130.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) juga memutakhirkan laporan harta kekayaannya ke KPK pada 23 Februari 2022.

Dalam laporan terbaru tersebut diketahui total harta Jokowi berjumlah Rp 71.471.446.189 (Rp 71 miliar).

Harta Jokowi mengalami kenaikan hingga Rp 7,8 miliar dibandingkan 2020. Tahun 2020, kekayaan Jokowi tercatat hanya Rp 63.616.935.818 (Rp 63 miliar). Dalam laporan terbarunya itu, tidak ada tambahan jenis harta baru yang dimiliki Jokowi.

Jokowi melaporkan kepemilikan 20 bidang tanah dan bangunan. Namun, nilai tanah dan bangunan ini melonjak.

Dari Rp 53,2 miliar pada 2020 menjadi Rp 59,4 miliar pada 2021.
Penambahan lainnya berasal dari kas atau setara kas. Dari Rp 10 miliar pada 2020, menjadi Rp 11 miliar pada 2021.

Harta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno juga bertambah. Bahkan hartanya naik tiga kali lipat. Dari Rp 3,8 triliun di 2020, menjadi Rp 10,6 triliun di 2021.

Dengan jumlah tersebut, Sandiaga kini menjadi pejabat negara paling kaya

Kekayaan luar biasa Sandiaga ini mayoritas berasal dari kepemilikan surat berharga bernilai Rp 9,7 triliun.

Nama Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto juga meroket dua kali lipat dalam satu tahun. Hartanya pada tahun 2021 berjumlah Rp 425 miliar dari sebelumnya Rp 260 miliar di tahun 2020.

Harta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga nambah ratusan miliar dalam setahun.

Dari Rp 2,4 triliun di 2020 menjadi Rp 2,9 triliun di 2021. Meski mayoritas harta pejabat mengalami kenaikan namun ada pejabat negara yang justru hartanya berkurang.

Harta yang mengalami penyusutan adalah Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang berkurang Rp 1,8 miliar berdasarkan laporan LHKPN ke KPK.