Berita Nunukan Terkini
Pos Pantau Sei Ular tak Difungsikan, Anggota DPRD Nunukan Minta Pemkab Dukung Satgas Pamtas
Anggota DPRD Nunukan meminta Pemkab Nunukan mendukung Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit terkait kondisi pos pantau Sei Ular.
Penulis: Febrianus Felis | Editor: Cornel Dimas Satrio
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan untuk memberikan dukungan serius kepada Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit.
Sebelumnya, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit mengeluhkan kondisi pos pantau Sei Ular di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Diketahui pos pantau Sei Ular dibangun pada tahun 2021 menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp80 juta.
Tetapi bangunan pos dari bahan kayu ulin dengan luas 15x5 meter persegi tak kunjung difungsikan, lantaran dianggap tidak layak ditempati personel Satgas Pamtas RI-Malaysia.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan Andi Krislina, mengatakan banyak masyarakat Nunukan, utamanya wilayah pelosok yang tidak mengetahui batas perairan antar dua negara bertetangga, Indonesia-Malaysia.
Sehingga adanya pos pantau Satgas Pamtas RI-Malaysia kata Andi, dapat mencegah penangkapan warga Nunukan oleh aparat Malaysia.
"Masyarakat kita banyak yang tidak tahu bahwa perairan yang mereka lewati adalah wilayah Malaysia.
Apalagi kalau malam hari lewat di situ kan gelap, tidak kelihatan.
Ditambah tidak ada pos pantau Satgas Pamtas," kata Andi Krislina kepada TribunKaltara, Selasa (19/4/2022).
Baca juga: Satgas Pamtas RI-Malaysia di Nunukan Keluhkan Pos Pantau Senilai Rp 80 Juta: Siapa yang Mau Tempati
Menurut Andi Krislina, personel Satgas Pamtas RI-Malaysia harus selalu siaga di pos pantau Sei Ular, karena kejadian penangkapan warga Nunukan oleh aparat Malaysia, kerap terjadi pada malam hari.
"Harus ada atensi pemerintah daerah soal pos pantau itu. Apakah fasilitasnya dilengkapi menggunakan dana CSR atau alokasi khusus dari APBD, yang penting pos pantau itu bisa layak ditempati oleh mereka," ucapnya.
Demi keamanan masyarakat di perbatasan, Andi berharap reaksi Pemkab Nunukan untuk segera melengkapi fasilitas pos pantau Sei Ular.
"Dana CSRnya besar pembuatannya tidak maksimal. Kalau pemerintah daerah anggap perlu, segera eksekusi. Agar nanti tidak pusing lagi berurusan dengan aparat Malaysia," ujarnya.
Hal serupa disampaikan Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama.
Ia mengaku kaget mendengar keluhan dari Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit saat rapat dengar pendapat mengenai nasib kapal-kapal pedalaman, Senin (18/4/2022), siang.
