Pemkab Bulungan Tiga Kali Raih WTP, Bupati Syarwani Beri Apresiasi ke OPD: Pertahankan & Tingkatkan

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan secara berturut-turut untuk ketiga kalinya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2021.

Bupati Bulungan Syarwani saat dikonfirmasi sangat mengapresiasi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku dalam hal penatakelolaan keuangan negara maupun daerah.

“Ya tentu opini dari BPK ini menjadi isyarat bagaimana pengelolaan keuangan daerah kabupaten dalam memenuhi ketentuan yang berlaku dan juga menjadi motivasi untuk terus mempertahankan ataupun meningkatkan opini dimaksud di waktu berikutnya,” ujarnya Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Dibawah Kepemimpinan Walikota Khairul, Kota Tarakan Tiga Tahun Berturut-turut Raih Opini WTP

Melalui rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, Syarwani berharap selanjutnya Pemkab Bulungan, bisa membuat dan melaksanakan perbaikan kebijakan yang tepat sasaran.

"Termasuk laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari BPK RI ini akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindaklanjut sebagaimana direkomendasikan BPK. Jadi saya berpesan kepada segenap jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bulungan, agar rekomendasi dari BPK tersebut segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan di lapangan,” ucapnya.

Selain itu, Syarwani menegaskan, opini dari BPK RI tersebut tidak hanya sekedar predikat penilaian semata, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan, kepada masyarakat Bulungan.

Baca juga: Pemkab Nunukan Kembali Raih WTP dari BPK RI, Bupati Asmin Laura: Semoga ke Depan Ditingkatkan Lagi

“Pertahankan dan terus tingkatkan apa yang ada dan terus bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Mari kerahkan seluruh potensi yang kita miliki untuk didayagunakan bagi kemajuan dan perubahan Bulungan ke arah lebih baik, diawali dengan menatakelola keuangan sesuai ketentuan yang ada," ungkapnya.

Seperti diketahui, Pemkab Bulungan berhasil meraih opini WTP sejak LKPD tahun 2019, 2020 dan terbaru pada 2021 di mana pemeriksaan BPK RI dilaksanakan sejak awal 2022.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Bulungan, yang telah berupaya untuk mampu bekerja sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku dalam hal penatakelolaan keuangan negara maupun daerah,” ucap Syarwani.

Lebih lanjut, kata Syarwani hasil rekomendasi pemeriksaan BPK, Pemkab Bulungan diharapkan akan membuat dan melaksanakan perbaikan kebijakan yang tepat sasaran.

Sebab, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI, Syarwani menuturkan akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindaklanjut sebagaimana direkomendasikan BPK.

Baca juga: Bupati Tana Tidung Serahkan LKPD TA 2021, Optimis Raih Opini WTP, Beber Ada Surplus Pendapatan

"Hal itu ya karena sesuai dengan pasal 20 ayat 3 UU nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima"ucapnya.

(*)

Penulis : Georgie Sentana Hasian Silalahi