Masih Alih Fungsi Kawasan, DPUPR Tana Tidung: Kawasan Bundaran Ideal jadi Pusat Pemerintahan KTT

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Masih alih fungsi kawasan, DPUPR Tana Tidung sebut kawasan Bundaran ideal jadi pusat pemerintahan KTT.

Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Kabupaten Tana Tidung menilai kawasan Bundaran sangat strategis dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.

Sekretaris Dinas PUPR Tana Tidung, Idris Hendro Wibowo mengatakan, hal tersebut telah berdasarkan hasil kajian dan studi kelayakan.

Baca juga: 2.000 KK di KTT Terima Rp 300 Ribu, Kodim 0914 Tana Tidung Salurkan Bantuan Tunai ke PKL dan Warung

"Artinya di sana (kawasan Bundaran) merupakan tempat yang paling ideal untuk kita kembangkan menjadi pusat pemerintahan kedepan," ujarnya, Jumat (20/5/2022)

Lebih lanjut dia sampaikan, hingga saat ini progres kawasan pusat pemerintahan ini masih dalam proses alih fungsi kawasan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu, pihaknya bersama instansi terkait, nantinya akan melaksanakan sosialisasi terhadap warga yang bermukim di kawasan pusat pemerintahan.

"Dalam waktu dekat akan kita lakukan sosialisasi bersama pemerintah daerah. Kemudian dari kepolisian, mungkin dari kejaksaan juga ikut sosialisasi nanti. Sehingga hak-hak masyarakat yang ada di sana juga nanti akan kita selesaikan lewat dialog-dialog, antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali mengatakan, dalam pembangunan pusat pemerintahan ini akan memprioritaskan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Tana Tidung.

Adapun anggaran yang digunakan nantinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tana Tidung, dengan menggunakan skema tahun jamak.

Berbicara Kantor Bupati, akan ada tiga gedung yang dibangun dengan nominal anggaran yang berbeda.

Gedung A berkisar Rp 60 Miliar, Gedung B dan C masing-masing sekira Rp 35 Miliar.

Dengan demikian, total anggaran pembangunan 3 gedung tersebut sekira Rp 130 Miliar.

Sementara terkait pembangunan Kantor DPRD, dia sampaikan, anggaran yang akan digelontorkan sekira Rp 16 miliar.

"Kalau untuk kantor DPRDnya belum sampai tuntas. Sebenarnya desain yang sampai tuntasnya itu sekitar Rp 95 miliar. Tapi karena anggaran kita kurang, maka kita alokasikan sempai dengan di 2024 hanya sekitar Rp 69 miliar saja dulu," ungkapnya.

Baca juga: Bupati Ibrahim Dukung Sosialisasi Sisrendal Binter di KTT: Semoga Tercipta Ketahanan & Keamanan 

Lebih lanjut dia sampaikan, inginnya di kawasan tersebut tidak hanya berdiri pusat pemerintahan, namun juga ada beradaban baru.

Dia berharap, tata ruang dan grand desain kota baru mandiri yang ada di Kabupaten Tana Tidung nantinya, bisa menjadi percontohan di Kalimantan Utara.

"Makanya saya minta tidak usah terburu-buru. Tapi kita desain semaksimal mungkin, kita rencanakan sebaik mungkin. Supaya bisa bermanfaat dalam jangka panjang," tuturnya.

Penulis: Risna