Berita Nunukan Terkini

Ribuan Honorer di Nunukan Bakal Diberhentikan, Kepala BKPSDM Sebut Potensi Pengangguran Bertambah

Ribuan honorer di Nunukan bakal diberhentikan, ungkap dilema perekrutan PPPK, Kepala BKPSDM sebut potensi pengangguran bertambah.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/ FEBRIANUS FELIS
Penyerahan SK dan penandatanganan kontrak kerja PPPK di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, 4 April 2022. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Ribuan honorer di Nunukan bakal diberhentikan, ungkap dilema perekrutan PPPK, Kepala BKPSDM sebut potensi pengangguran bertambah.

Sebanyak 5.833 tenaga honorer di Nunukan bakal diberhentikan akibat adanya kebijakan pemerintah menghapus pegawai honorer di Indonesia, terhitung mulai 28 November 2023.

Hal itu sebagaimana dimuat dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Baca juga: Deportant PMI Kabur dari Rusunawa, BP2MI Nunukan Akui Pengawasan 24 Jam: Mungkin Petugas Lelah

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan, Surai mengatakan selama ini pegawai honorer sangat membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.

Selain bekerja di bidang administrasi, honorer juga membantu dalam hal teknis. Dengan kata lain, kehadiran honorer membantu menyelesaikan pekerjaan yang mungkin saja tidak dikuasai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kebijakan penghapusan honorer akan diterapkan di 450 kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu cara kita untuk menyikapinya adalah maksimalkan fungsi ASN. Karena mereka harus gantikan tugas honorer," kata Surai kepada TribunKaltara.com, Rabu (08/06/2022), sore.

Surai menyebut jumlah ASN di Kabupaten Nunukan sesuai data hingga bulan Januari 2022 berjumlah 3.787 orang. Ditambah 161 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lulus seleksi tahun 2021.

Surai berharap dengan dihapusnya tenaga honorer, tidak membuat pelayanan publik ikut menurun.

Sehingga dia meminta kepada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan agar menyiapkan mental dan fisik untuk bekerja lebih keras lagi.

"Kabid atau Kasi yang sebelumnya mendapat data hasil olahan honorer di kantornya. Nanti harus bisa olah data sendiri. Jam kerja ASN juga bakal ditambah, makanya harus siapkan fisik juga," ucapnya.

Ungkap Dilema Perekrutan PPPK

Pemerintah berharap tenaga honorer nantinya dapat mengikuti seleksi PPPK.

Untuk di wilayah Kabupaten Nunukan kebutuhan PPPK saat ini hanya bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara syarat masuk PPPK formasi pendidikan minimal lulusan S1. Kesehatan minimal D3.

"Honorer di Nunukan itu rata-rata lulusan SMA dan SMK. Belum lagi Nunukan belum bisa akamodir semua honorer lulusan S1 atau D3. Karena penggajian dibebankan kepada daerah," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved