Dorong Percepatan, Presidium Calon DOB Kabudaya Minta Wamendagri Fasilitasi Bertemu dengan Presiden

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR- Dorongan untuk percepatan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan. Salah satunya adalah DOB Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya).

Untuk percepatan pembentukan kabupaten di wilayah perbatasan ini, Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Presidium Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabudaya, Anto Bolokot, meminta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, untuk memfasilitasi pertemuan antara Presidium CDOB Kabudaya bersama Forum Koordinasi Daerah Otonomi Baru (Forkorda DOB) se-Kalimantan Utara dengan Presiden atau Wakil Presiden.

Pertemuan dengan Presiden, kata Anto Bolokot yang bertemu dengan Wamendagri di Tarakan Kalimantan Utara beberapa hari lalu, diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi pemekaran wilayah secara langsung kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Menurut Anto Bolokot, aspirasi pemekaran CDOB Kabudaya sudah berproses sejak lama dan merupakan hasil kesepakatan masyarakat Kabudaya melalui Konsensus 2013. 

Baca juga: Anggota DPRD Kaltara Sampaikan Tujuh Usulan Program Prioritas dari Kabudaya 

“Sejak saat itu, Badan Presidium terbentuk dan langsung bekerja melengkapi seluruh syarat dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah otonomi baru,” ujarnya.

Anto Bolokot menjelaskan, berbagai tahapan pemenuhan syarat administratif telah terpenuhi, termasuk studi kelayakan atau kajian akademik sebagai salah satu dokumen utama. 

“Berkas aspirasi CDOB Kabudaya sudah berproses di pusat. Karena itu, kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap aspirasi masyarakat di perbatasan,” tambahnya.

Anto juga menekankan pentingnya memberikan perlakuan khusus terhadap usulan pemekaran di Kalimantan, mengingat pulau ini akan menjadi pusat pemerintahan nasional melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Memprioritaskan pemekaran di Kalimantan merupakan bagian dari strategi negara dalam menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, serta mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan di daerah pedesaan, pelosok, pedalaman, dan perbatasan,” kata anggota DPRD Kaltara dari Partai Golkar itu.

Baca juga: Persiapan Capai 100 Persen, Presidium CDOB Apau Kayan Optimis Pemekaran Terealisasi Tepat Waktu

Ia menilai, pembentukan daerah otonomi baru merupakan solusi konkret untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. 

“Usulan DOB ini bukan semata kepentingan politik, tetapi cara untuk memastikan pelayanan publik dapat lebih mudah dijangkau dari semua sisi,” imbuhnya.

(*)

Penulis: Edy Nugroho