60.000 ASN Hingga TNI dan Polri akan Pindah ke IKN Nusantara, Dijanjikan Fasilitas Rumah Gratis

Padahal, apabila dilihat secara keseluruhan, ASN/TNI/Polri di Jakarta mencakup 190.000 orang.

Menurutnya, Otorita IKN tidak mengejar volume untuk memindahkan IKN, melainkan kualitas berupa kepuasan yang dirasakan oleh ASN/TNI/Polri tersebut.

Tidak rugikan negara

Pendanaan atau sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara sudah diatur dalam Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Tahapan pembangunan pun sudah ditetapkan menjadi 5 (lima) tahap hingga 2045 tepat di 100 tahun Indonesia merdeka. Ini berarti dibutuhkan 23 tahun dalam menuntaskan pembangunan IKN Nusantara.

“Jika dana sebesar Rp 466 triliun diasumsikan sebagai besar dana pembangunan IKN maka rata rata penggunaan dana semestinya hanyalah sekitar Rp 20 triliun per tahun,” ujar  Dr Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan, Senin (30/5/2022)

Menurut Isradi, biaya pembangunan IKN ini tidaklah mahal apalagi dianggap memboroskan uang negara.

Belum lagi potensi pemasukan dari IKN Nusantara dari sumber pajak daerah maupun sebagai implikasi dari pembangunan IKN yang akan menambah pundi-pundi IKN.

Dilihat dari komposisi pembiayaan, maka tentu saja biaya pembangunannya tidak akan menguras biaya negara yang diperoleh dari APBN, karena hanya dibutuhkan sekitar 19 persen atau sekitar Rp 89 triliun.

“Jika jalan tol Balikpapan-Samarinda dijadikan sebagai acuan biaya yang nilai pembangunannya lebih dari Rp 16 triliun, maka hanya dibutuh kurang lebih 8 tol yang sejenis atau tol dengan jarak 800-an Km sebagai pembandingnya,” tutur Direktur Indeks Survey Indonesia (Insurin) ini.

Hal itu berarti dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN Nusantara dari APBN tidaklah besar dan belum ada apa-apanya dibanding dengan pembangunan jalan tol dan infrastruktur dasar lainnya yang dibangun di pulau lain di Indonesia khususnya Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Apalagi dibandingkan dengan kontribusi Kalimantan Timur setiap tahunnya ke kas negara yang nilainya ratusan triliun.

Terkait dengan pendanaan proyek IKN Nusantara, lebih lanjut Isradi mengusulkan, dana CSR bisa juga dijadikan sebagai potensi pembiayaan.

Perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah IKN Nusantra merupakan perusahaan yang tentu saja memperoleh keuntungan yang tidak sidikit.

Secara aturan CSR atau Corporate Social Responsibility, mereka berkewajiban membantu wilayah dan warga sekitar IKN khususnya di Sepaku dan Samboja.