60.000 ASN Hingga TNI dan Polri akan Pindah ke IKN Nusantara, Dijanjikan Fasilitas Rumah Gratis

TRIBUNKALTARA.COM - Fasilitas rumah dinas gratis akan disediakan bagi ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Menurut Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe Rumah tersebut diberikan kepada ASN/TNI/Polri hingga masa jabatannya selesai.

Dengan demikian, ketika mereka sudah pensiun, rumah tersebut akan diisi oleh pegawai lainnya.

"Negara akan membeli rumahnya untuk ASN dan TNI Polri yang akan pindah ke IKN ini, rumahnya berarti tidak beli," ujar Dhony Rahajoe dalam acara PropertyGuru Indonesia Property Awards CEO & Leaders Forum 2022 di Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Ditekankan Dhony Rahajoe walau diberikan secara cuma-cuma, ASN/TNI/Polri tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan rumah dinas yang ditempatinya tersebut.

"Itu tidak boleh dijualbelikan oleh ASN/TNI/Polri," terang Dhony.

Baca juga: ASN Pindah ke IKN Nusantara Dapat Rumah Gratis, Dhony Sebut akan Dibangun 13.000 Unit Tempat Tinggal

Lanjutnya, bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut akan tetap dimiliki dan menjadi barang milik negara (BMN).

Apabila ada pengembang yang ingin berpartisipasi untuk membangun rumah dinas tipe 1, tidak perlu mengurus masalah pertanahan dan perizinannya.

Para pengembang hanya perlu untuk memikirkan investasi bangunan (konstruksi).

"Kan lebih ringan, perizinannya juga sudah kita bantu. Ini beda sekali dan lebih mudah," sambung Dhony.

Dia menuturkan, sudah ada pengembang lokal maupun asing yang tertarik untuk membangun rumah di IKN Nusantara bagi ASN/TNI/Polri.

Setidaknya, 11.000 rumah akan dibangun oleh pengembang lokal dan 2.000 unit lainnya oleh pengembang asing.

Baca juga: Mantan Kepala Bappenas ke Titik Nol IKN Nusantara, Bambang: IKN, Balikpapan dan Samarinda Jadi Satu

Dengan demikian, totalnya mencapai 13.000 unit.

Akan tetapi, Dhony enggan menyebutkan spesifik pengembang lokal maupun asing yang tertarik membangun rumah ASN/TNI/Polri di IKN karena masih dalam tahap Letter of Intent (LOI).

Sejauh ini, Otorita IKN akan memindahkan sekitar 15.000-60.000 ASN/TNI/Polri ke di DKI Jakarta ke IKN dalam periode 2022-2024.

Padahal, apabila dilihat secara keseluruhan, ASN/TNI/Polri di Jakarta mencakup 190.000 orang.

Menurutnya, Otorita IKN tidak mengejar volume untuk memindahkan IKN, melainkan kualitas berupa kepuasan yang dirasakan oleh ASN/TNI/Polri tersebut.

Tidak rugikan negara

Pendanaan atau sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara sudah diatur dalam Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Tahapan pembangunan pun sudah ditetapkan menjadi 5 (lima) tahap hingga 2045 tepat di 100 tahun Indonesia merdeka. Ini berarti dibutuhkan 23 tahun dalam menuntaskan pembangunan IKN Nusantara.

“Jika dana sebesar Rp 466 triliun diasumsikan sebagai besar dana pembangunan IKN maka rata rata penggunaan dana semestinya hanyalah sekitar Rp 20 triliun per tahun,” ujar  Dr Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan, Senin (30/5/2022)

Menurut Isradi, biaya pembangunan IKN ini tidaklah mahal apalagi dianggap memboroskan uang negara.

Belum lagi potensi pemasukan dari IKN Nusantara dari sumber pajak daerah maupun sebagai implikasi dari pembangunan IKN yang akan menambah pundi-pundi IKN.

Dilihat dari komposisi pembiayaan, maka tentu saja biaya pembangunannya tidak akan menguras biaya negara yang diperoleh dari APBN, karena hanya dibutuhkan sekitar 19 persen atau sekitar Rp 89 triliun.

“Jika jalan tol Balikpapan-Samarinda dijadikan sebagai acuan biaya yang nilai pembangunannya lebih dari Rp 16 triliun, maka hanya dibutuh kurang lebih 8 tol yang sejenis atau tol dengan jarak 800-an Km sebagai pembandingnya,” tutur Direktur Indeks Survey Indonesia (Insurin) ini.

Hal itu berarti dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN Nusantara dari APBN tidaklah besar dan belum ada apa-apanya dibanding dengan pembangunan jalan tol dan infrastruktur dasar lainnya yang dibangun di pulau lain di Indonesia khususnya Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Apalagi dibandingkan dengan kontribusi Kalimantan Timur setiap tahunnya ke kas negara yang nilainya ratusan triliun.

Terkait dengan pendanaan proyek IKN Nusantara, lebih lanjut Isradi mengusulkan, dana CSR bisa juga dijadikan sebagai potensi pembiayaan.

Perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah IKN Nusantra merupakan perusahaan yang tentu saja memperoleh keuntungan yang tidak sidikit.

Secara aturan CSR atau Corporate Social Responsibility, mereka berkewajiban membantu wilayah dan warga sekitar IKN khususnya di Sepaku dan Samboja.

Jika dilihat dari jumlah penduduk yang ada di wilayah IKN Nusantara saat ini, maka dana CSR itu dapat digunakan untuk membantu masyarakat meningkatkan hajat hidup  warga khususnya terkait SDM dan perbaikan atau relokasi rumah yang kurang layak huni.

Pada kesempatan yang sama, Isradi mengatakan, Pimpinan Badan Otorita IKN dan tim transisi IKN semestinya sudah mulai menyiapkan aturan terkait CSR untuk warga IKN Nusantara. 

Sudah saatnya untuk mensinergikan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan SDM, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Pimpinan Badan Otorita IKN dan Gubernur Kalimantan Timur harus meningkatkan kerjasama dalam meningkatkan SDM dan taraf hidup masyarakat IKN dan Kota penyangga atau mitra penyangga.

Perusahaan yang ada di IKN dan Kaltim juga sudah harus membantu mempersiapkan warga IKN dan Kaltim dalam menyambut IKN.

“Kontribusi Otorita IKN, Pemerintah Kaltim dan Perusahaan yang ada di Kaltim akan menjadi penentu suksesnya pemindahan dan pembangunan IKN,” tandasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "ASN Pindah ke IKN Enggak Perlu Nyicil Rumah, Semua Gratis", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/11/060000821/asn-pindah-ke-ikn-enggak-perlu-nyicil-rumah-semua-gratis.