Sekda Bulungan Risdianto Sebut BPKP Turut Evaluasi Proyek KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Industri ( KIPI ) di Desa Tanah Kuning - Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan menjadi perhatian sejumlah pihak.

Salah satunya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI turut beri evaluasi kawasan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)

Tak hanya evaluasi, kedatangan BPKP RI ke KIPI juga untuk melakukan audit.

Perihal tersebut diketahui, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan Risdianto menuturkan kedatangan BPKP dijadwalkan dalam pekan ini.

Tujuan audit dan evaluasi, kata Risdianto, sebagai upaya mendorong percepatan pengembangan kawasan industri hijau yang diproyeksikan bakal menjadi yang terbesar di dunia tersebut.

Baca juga: Berada di Kawasan HGU Sawit, Pemkab Bulungan Berharap Pengelolaan Lahan KIPI Tanah Kuning Dipercepat

“BPKP dijadwalkan memang datang pekan ini sesuai dengan Inpres (instruksi presiden) yang ada. Bahwasanya mereka dilibatkan untuk mengintervensi, juga mengevaluasi setiap tahapan.

Dalam rangka investasi itu, akan dikawal oleh BPKP. Sebenarnya ini sudah lama, setiap 3 bulan sekali mereka datang untuk melihat bagaimana progres yang ada di lapangan," ujarnya Rabu (29/6/2022).

Risdianto mengatakan nantinya, pengecekan ke lapangan juga akan melibatkan Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara.

“Perusahaan yang sudah ditunjuk sebagai pengelola kawasan juga akan dilibatkan," ucapnya.

Risdianto menuturkan belum lama ini juga jajaran Pemkab Bulungan melakukan studi banding ke kawasan industri terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah.

Studi tersebut, kata Risdianto dilakukan bersama perwakilan Kemenko Marves dan Pemprov Kaltara untuk melihat tata kelola pengembangan kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah.

Serta nantinya, kata Risdianto hasil studi banding itu akan menjadi pembelajaran bagi Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan dalam rangka penguatan percepatan pembangunan KIPI.

“Semua perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan akan disinergikan.

Dari hasil study banding tersebut akan dibahas lebih lanjut terkait bagaimana tata kelola KIPI ke depan,” ucapnya.