Berita Tarakan Terkini

Disdikbud Kaltara Respons Keluhan PPDB di SMA Tarakan, Warga Tanjung Pasir Terkendala Zonasi

Warga Tanjung Pasir Tarakan keluhkan PPD tingkat SMA jalur zonasi. Pasalnya di Tanjung Pasir hanya ada SMA, yakni SMAN 3. Lokasinya jauh dari rumah.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Aktivitas siswa di SMAN 2 Tarakan. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Meski sudah purna tugas, Akhmad Yani yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara Kota Tarakan Akhmad Yani ikut menyikapi persoalan keluhan yang dirasakan warga anjung Pasir.

Akhmad Yani yang baru saja memasuki masa pensiunnya per awal Juli 2022 kemarin, masih ikut melakukan pemantauan terkait persoalan PPDB dan mendampingi PLH melaksanakan temu awak media.

Dalam kesempatan itu, Akhmad Yani juga ikut merespons persoalan zonasi yang dikeluhkan warga Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburungan sama yang dialami warga di ujung Utara Kota Tarakan yakni di Kelurahan Juata Laut.

Baca juga: Daftar Ulang di Website PPDB SMA dan SMK, Calon Peserta Didik tak Dibatasi Lakukan Perbaikan Data

“Berbicara titik terjauh bukan hanya di Tanjung Pasir, Juata Laut juga paling ujung ada. Di sana hanya ada satu SMA yakni SMAN 3. Kemudian ke arah kota SMAN 1 Tarakan. Mereka untuk jangkau ke sekolah ini cukup jauh,” urai Akhmad Yani.

Persoalan zonasi setiap tahun diakuinya selalu terlihat menjadi masalah. Apalagi ditambah akumulasi perlunya menyeimbangkan sekolah negeri dan swasta.

“Ini menjadi pekerjaan bersama. Lalu misalnya berbicara dibangun sekolah katakanlah di Pasir Putih, sepajang jalan Mulawarman dan Sebengkok, tetap saja ada titik terjauh,” urainya.

Baca juga: Sempat Eror, Calon Peserta Didik Wajib Ulang Kembali Daftar PPDB Online, Catat Jadwal Pendaftarannya

Dan setiap titik terjauh selalu ada muncul komplain atau keluhan yang disampaikan karena mengejar sekolah negeri. Sehingga menurutnya, sangat perlu menjaga keseimbangan sekolah negeri dan swasta.

Ia mencontohkan, apakah penambahan sekolah menurutnya, bisa saja dilakukan namun dalam bentuk sekolah kecil atau sekolah cabang.

Aktivitas siswa di SMAN 2 Tarakan.
Aktivitas siswa di SMAN 2 Tarakan. (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

“Sekolah kecil atau cabang karena bagaimanapun jangka menengah dan panjang diperlukan. Kalau pendirian sekolah baru jadi beban, apalagi gedung banyak. Lahannya saja itu lumayan. Jadi mungkin pembagunan sekolah cabang bisa bertahap dua rombel kemudian lima rombel,” urainya.

Ia mencontohkan misalhnya di wilayah Pasir Putih atau di wilayah lainnya ada cabang dari SMAN 1 Tarakan misalnya. “Tinggal menyesuaikan daerahnya,” ungkapnya.

Baca juga: Evaluasi Pelaksanaan PPDB SMA di Tarakan, Persoalan Jaringan dan Orangtua Harus Perbanyak Literasi

Namun sekali lagi lanjut Akhmad Yani, tetap saja ada titik terjauh karena persoalan zonasi. Kembali ditanya masyarakat pada dasarnya ingin bersekolah ke negeri karena biasanya sekolah swasta membutuhkan biaya dibandingkan sekolah negeri.

Akhmad Yani tak menampik hal tersebut. Namun lanjutnya, menjawab hal ini, menjadi kapasitas pengambil kebijakan.

Ia melanjutkan, keberadaan sekolah swasta juga sudah diatur dalam amanat UU. Sehingga peran serta masyarakat membolehkan ada sekolah swasta.

Baca juga: PPDB Tingkat SD dan SMP Selesai, Dinas Pendidikan Bulungan Beber Masalah, Sebut Tak Ada Kendala

“Sehingga pendidikan itu bukan monopoli pemerintah saja tetapi masyarakat juga harus siap, kecuali di UU tidak boleh mendirikan sekolah swasta . Tapi kan boleh,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved