Berita Kaltara Terkini
DPRD Kaltara Tanyakan Kebijakan PPDB Jalur Zonasi, Sebut Banyak Keluhan Hingga Kualitas tak Merata
DPRD Kaltara pertanyakan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB jalur zonasi, sebut banyak keluhan hingga kualitas tak merata.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Sejumlah anggota DPRD Kaltara mempertanyakan kebijakan zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023.
Hal diungkapkan anggota dewan dalam rapat paripurna DPRD Kaltara, Senin (11/7/2022).
Menurut Anggota DPRD Kaltara, Markus Sakke, PPDB dengan jalur zonasi menyebabkan sejumlah siswa tak dapat tertampung di sekolah pilihan.
Lantaran kapasitas sekolah yang dipilih tidak sebanding dengan minat Markus Sakkeyang mendaftar.
Baca juga: Capek Dipendam? BCL Akhirnya Akui Hubungannya dengan Ariel Noah, Singgung Alasan Boyong ke Konser
"Banyak keluhan dari masyarakat terkait zonasi ini, ini banyak siswa yang tidak keterima," kata Markus Sakke secara virtual dalam rapat paripurna DPRD Kaltara.
Politisi Hanura itu menyampaikan sejumlah usulan solusi, agar siswa dapat tertampung di sekolah yang dipilih.
"Apakah dengan menambah ruang kelas atau dengan menambah jumlah sekolah agar kapasitas ini bisa ditambah," ujarnya.
Tak hanya Markus Sakke, anggota DPRD Kaltara lainnya yakni Muhammad Iskandar juga mempertanyakan kebijakan zonasi tersebut.
Ia menyampaikan, dengan adanya kebijakan zonasi maka ketimpangan pendidikan akan semakin terasa, ketika pemerintah tidak menyiapkan fasilitas dan kualitas tenaga pendidik yang merata di semua sekolah.
"Ketika tidak disiapkan dengan baik, maka yang dikorbankan anak-anak yang tinggal di daerah yang jauh dan pinggiran seperti di hulu di Peso atau di Sekatak," kata Muhammad Iskandar.
"Sekarang mereka harus sekolah dengan kualitas dan fasilitas yang belum memadai, kira-kira adil tidak seperti itu?" ungkapnya.
Baca juga: Alur Pelayaran Tertutup Adanya Budidaya Rumput Laut, DKP Nunukan Sebut Kewenangan di Pemprov Kaltara
Karena itu, politisi PKB ini mengatakan pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali kebijakan PPDB seperti jalur zonasi.
"Zonasi ini ingin membangun kualitas atau justru membeda-bedakan, ini harus jadi renungan bersama," tuturnya.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi