Tata Strategi Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kaltara Gelar Rakor di Kota Tarakan

TRIBUNKALTARA.COM - Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara ) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bidang Perpustakaan di Tarakan pada Senin (11/07/2022).

Rakor diikuti oleh instansi yang membidangi perpustakaan di kabupaten/kota se Kaltara, serta OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltara.

Hadir sebagai nara sumber dalam Rakor ini, selain dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, juga ada dari Bappeda-Litbang Provinsi Kaltara, Staf Ahli Gubernur, serta dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud dari tanggung jawab dan wewenang Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kaltara dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang meliputi Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Perpustakaan Sekolah, Pegiat Perpustakaan, Perpustakaan OPD Pronvinsi, dan Taman Baca Masyarakat.

Dalam rapat juga dipaparkan berbagai persoalan dan juga rencana strategis Perpustakaan di Kaltara.

Yang disinergikan dengan strategi Perpustakaan Nasional. Juga beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perpustakaan, antara lain kurangnya data dukungan perpustakaan, masih ada perpustakaan yang belum terdata, kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola perpustakaan, belum maksimalnya keberpihakan pemangku kepentingan terhadap perpustakaan, terbatasnya anggaran untuk operasional, jumlah bahan bacaan yang masih minim, sarana dan prasaran yang masih kurang, serta masih rendah minat baca masyarakat.

Baca juga: Gubernur Kaltara Rapat Terbatas Bersama Presiden, Kawasan Industri Kaltara Dipastikan Berprogress

Untuk mengatasi permasalahan ini, seperti disampaikan kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kaltara,  Ramli, sudah ada beberapa solusi yang  dilakukan.

Di antaranya, memperkuat struktur kelembagaan perpustakaan dengan pembuatan peraturan daerah, peraturan gubernur, dan peraturan bupati sampai di tingkat bawahnya.

Hal yang perlu lagi ditingkatkan, lanjut dia, adanya pengembangan koleksi, update data dan pelaporan, peningkatan SDM secara kulitas dan kuantitas, peningkatan kualitas layanan (kegiatan dan sarpras), perlu adanya sinergitas program pembangunan perpustakaan dari pusat sampai ke daerah, serta komitmen bersama bahwa keberadaan perpustakaan yang juga tak kalah penting.

Mewakili Perpusnas, Kusmeri menyampaikan ada dua masalah pokok yang menyebabkan literasi secara nasional masih rendah. Masalah pertama adalah rasio ketersediaan bahan bacaan dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia.

Masalah pokok yang kedua adalah rendahnya tingkat inovasi. "Indonesia adalah negara dengan tingkat inovasi yang rendah di dunia, dengan tingkat produksi yang rendah (juga)," tambahnya.

Dua masalah ini dijadikan dasar oleh Presiden untuk merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) 2020-2024 yang salah satunya berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali meningkatkan kualitas SDM," katanya dalam rilis yang diterima TribunKaltara.com Selasa 12 Juli 2022 sore.

Rendahnya kualitas SDM menyebabkan Indonesia saat ini hanya berperan sebagai penyuplai bahan mentah ke negara maju.

Karenanya perpustakaan harus terus memperluas aksesnya ke masyarakat untuk menciptakan manusia unggul dengan tingkat literasi tinggi, bukan sekedar literasi baca tulis, tetapi kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat menciptakan barang atau jasa yang berkualitas tinggi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.