Sarpanas Pencucian Sarang Burung Walet di Tana Tidung Masuk Tahap Lelang, Bantuan dari Kementan 

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Bantuan sarana prasarana (Sarpras) pencucian sarang burung walet dari Kementerian Pertanian (Kementan) masuki tahap lelang di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kabupaten Tana Tidung, Rudi mengatakan, bantuan tersebut merupakan program prioritas Kementerian Pertanian

Sebagai informasi, pemerintah Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mendapat batuan program prioritas Kementan.

Baca juga: Bupati KTT Ibrahim Ali Sebut Sarang Burung Walet di Tana Tidung Termasuk Paling Banyak di Kaltara

"Tahapannya sekarang dalam proses lelang di provinsi (Kaltara), anggarannya mungkin alokasinya untuk penyiapan prawatan dan rehab bangunan," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Senin (1/8/2022)

Menurutnya, alasan bantuan Sarpras pencucian sarang walet ini menjadi program super prioritas, karena dapat menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD.

Selain itu, juga dapat meningkatkan harga jual beli sarang walet di level peternak.

Baca juga: Bisa Hasilkan Rp 300 M Pertahun, Retribusi Sarang Burung Walet Berpotensi Besar Tambah PAD Bulungan

Dia akui, harga jual sarang walet di level peternak saat ini jauh di bawah standar.

"Mereka mendapatkan harga itu dari beberapa pengepul. Sehingga keberpihakan kepada peternak walet tidak ada," terangnya.

Sehingga, dengan adanya Sarpras pencucian sarang walet ini dapat meningkatkan harga walet dan menambah PAD Kabupaten Tana Tidung.

Lebih lanjut dia katakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan perusahaan milik daerah (Perumda).

Melalui Perumda ini, yang nantinya akan bermitra dengan eksportir sarang walet tersebut.

Baca juga: Sudah Ada Perda, Pemkab Tana Tidung Belum Tarik Pajak Usaha Sarang Walet, Ini Penyebabnya

Tak hanya itu, DPPP Kabupaten Tana Tidung juga tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelolah Sarpras tersebut.

"Banyak petugas-petugas teknis yang harus kami siapkan. Tentunya yang sudah paham terkait bagaiman menggrading sarang burung walet dan bagaimana tata niaganya," jelasnya

"Kemudian, dari sisi legalitasnya nanti sesuai dengan arahan BPKP, untuk pajak walet ada penyeragaman angkanya. Sehingga semua kabupaten kota sepakat dengan legalitas yang ada," lanjutnya.

(*)

Penulis: Risnawati