Berita Bulungan Terkini

Papua Dimekarkan, DPRD Kaltara Dorong DOB Tanjung Selor Terbentuk, Sekda Bulungan Langsung Respon

Papua dimekarkan, DPRD Kaltara dorong DOB Tanjung Selor terbentuk, Sekda Bulungan langsung respon.

TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
Suasana tepian sungai Kayan dan kawasan permukiman di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - DPRD Kaltara mengaku akan terus mendukung rencana pemekaran Tanjung Selor sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) berbentuk kota.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Norhayati Andris, pihaknya sudah cukup lama menyuarakan agar pembentukan Kota Tanjung Selor segera diwujudkan.

"Sudah lama saya sampaikan untuk memperjuangkan Ibu Kota Kaltara, Tanjung Selor," kata Norhayati Andris.

"Saya kembali ditugaskan oleh partai di Komisi I untuk kembali memperjuangkan itu," ungkapnya.

Baca juga: Jalan ke Pemukiman Warga Banyak Rusak, DPRD Bulungan Harap Pemkab Terus Lakukan Program Perbaikan

Menurut Norhayati, saat ini adalah momentum yang tepat untuk kembali menyuarakan DOB Kota Tanjung Selor.

Hal itu berkaca dari keputusan DPR-RI yang telah memutuskan untuk memekarkan Papua menjadi lima provinsi dari sebelumnya dua provinsi.

"Kenapa? karena Papua sudah membentuk DOB kenapa Kaltara tidak? padahal kita juga daerah perbatasan," katanya.

"Dan Tanjung Selor sebagai wajahnya Kaltara perlu peningkatan pembangunan, harapan kita kehadiran Kota Tanjung Selor dapat mewujudkan itu," sambungnya.

Sementara itu, Sekda Bulungan Risdianto, mengaku pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara terkait rencana pembentukan DOB Tanjung Selor.

"Langkah-langkah sinergitas percepatan DOB sudah dibahas antara pemkab dan pemprov," kata Risdianto.

Baca juga: Banyak Warga Membutuhkan, PMI Bulungan Kehabisan Stok Darah O, Ajak TNI-Polri Mendonorkan Darah

Ia menyampaikan, rencana pembentukan Kota Tanjung Selor perlu diawali dengan pemekaran, baik di tingkat desa maupun kecamatan.

"Memang masih banyak yang perlu dilakukan seperti pemekaran desa dan pemekaran kecamatan, karena untuk kota minimal itu ada empat kecamatan," ujarnya.

"Saat ini sudah ada pembahasan untuk pemekaran desa, tapi tentu untuk pemekaran harus menyesuaikan dengan syarat minimal penduduk," ungkap Risdianto.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved