Berita Bulungan Terkini

Belum Tunjukan Progres Pembangunan, Bupati Bulungan Syarwani Tegaskan Evaluasi Investor PLTA Kayan

Belum tunjukan progres pembangunan, Bupati Bulungan Syarwani tegaskan evaluasi investor Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Kayan.

(HO/IST)
Jalan akses di sekitar lokasi konstruksi PLTA Kayan di Desa Muara Pangean, Kecamatan Peso, Bulungan. Bupati Bulungan menegaskan mengevaluasi progres pembangunan PLTA Kayan 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNGSELOR - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kecamatan Peso, Bulungan, disebut tak kunjung memperlihatkan progres.

Pembangunan bendungan yang nantinya menghasilkan listrik 900 MW itu berulang menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk Pemkab Bulungan.

Meski telah dilakukan evaluasi beberapa kali, baik kegiatan di lapangan maupun sejumlah izin yang harus dilengkapi oleh investor yakni PT Kayan Hydro Energi (KHE), namun saat ini realisasinya juga masih dipertanyakan.

Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan, meski memiliki komitmen terhadap percepatan agenda itu, akan tetapi evaluasi masih harus dilakukan, hingga ke tingkat pemerintah pusat.

Baca juga: Progres Pembangunan PLTA Kayan di Bulungan Dianggap Lamban, Ini Jawaban Direktur Operasional PT KHE

“Kita juga mengupdate kegiatan yang sudah mendapatkan perizinan prinsip dalam hal ini izin lokasi," ujar Bupati Bulungan, Syarwani.

“Kita juga memiliki tim investasi daerah, progres PLTA itu juga masih terus dilakukan evaluasi, kita sangat menyadari tidak semua berkaitan dengan perizianan kewenangannya itu ada di kabupaten, kita harus mengupdate melalui kementrian lembaga yang terkait juga,” ungkapnya.

Syarwani mengatakan, informasi terakhir yang ia terima pembangunan PLTA saat ini sedang dilakukan pembangunan gudang bahan peledak.

“Tapi untuk kewenangan, kelayakan dan izin itu bukan di kita, pelaksanaan di lapangan sangat bergantung dari perizinan yang diterbitkan Mabes Polri,” jelasnya.

Sementara itu Camat Peso, Jonilius, mengatakan, beberapa izin yang dimaksud sejuah ini belum dilihatnya secara langsung.

Meski tak memiliki kewenangan, namun ia berharap ada laporan jelas dari pihak investor, seperti halnya dokumen izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

“Sampai saat ini, kita belum mendapatkan bukti administrasi, sejauh ini, kita tidak pernah memegang dokumen mereka. Bahkan tidak pernah diperlihatkan," kata Jonilius.

Baca juga: Terdampak Pembangunan Bendungan PLTA Kayan, Kades Long Lejuh Minta Situs Bersejarah Dibuat Replikasi

"Minimal ada bukti yang menjadi pegangan, ketika kami ditanya, fotokopi dokumen saja tidak ada diberikan kepada kami. Realisasi dilapangan katanya sudah ada gudang bahan peledak, namun saya belum pernah melihatnya,” kata Jonilius.

Diketahui, sebelumnya Menteri Koordinasi dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Panjaitan, saat berkunjung ke Kaltara sempat menyinggung mengenai perusahaan pemilik konsensi namun tak digunakan. Menko Marves saat kunjungannya di kaltara menegaskan, siapa pun yang memiliki konsesi untuk pengembangan, namun lama tak berprogres lebih baik izinnya dicabut.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved