Distribusi BBM Subsidi tak Tepat, Aliansi Mahasiswa Nunukan Minta Pemkab Bentuk Satgas Pengawasan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Aliansi Mahasiswa Nunukan mempertanyakan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), lantaran dinilai tidak tepat sasaran.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Aliansi Mahasiswa Nunukan, Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah (Pemda), Polres Nunukan, dinas terkait, dan anggota DPRD Nunukan di ruang rapat Ambalat I DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa (13/09/2022).

Perwakilan Aliansi Mahasiswa Nunukan, Faisal mengatakan mereka mendapati semakin bertambah jumlah Pertamini di Pulau Nunukan.

Sementara Pertamini bukanlah lembaga penyalur BBM resmi dari Pertamina.

Baca juga: Update Pelemparan Bom Molotov di Halaman Gereja Kibaid, Fraksi Partai Demokrat Nunukan: Upaya Teror

"Kalau Pertashop itu resmi karena pengawasannya dari Pertamina. Sedangkan Pertamini mereka tidak punya izin. Lalu kenapa bisa dapat kuota BBM subsidi dari APMS kemudian dijual," kata Faisal.

Bahkan Faisal sampaikan, saat adanya kenaikan BBM, Pertamini juga ikut menaikkan harga jualnya.

"Saya pikir itu salah satu penyebab mengapa pasokan BBM kita di Nunukan selalu terbatas. Karena banyak pelaku usaha yang tidak resmi. Sudah begitu APMS juga melayani mereka," ucapnya.

Tak hanya itu, Faisal mengaku sempat melihat mobil mewah di sebuah APMS yang ada di Nunukan ikut mengisi BBM jenis Pertalite.

Sehingga Aliansi Mahasiswa Nunukan meminta kepada Pemda agar segera membentuk Satgas pengawasan BBM bersubsidi di Nunukan.

"Masa mobil mewah anggurin Pertamax. Kami minta segera bentuk Satgas pengawasan BBM bersubsidi. Begitupun harga BBM di tingkat agen penyalur resmi segera ditetapkan," ujar Faisal.

Tanggapan Pemerintah Daerah

Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setkab Nunukan, Rohadiansyah menjelaskan bahwa secara nasional BBM jenis Pertalite sudah memiliki kuota per tahun yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara nasional per tahun ada sebanyak 23 juta liter yang akan didistribusikan kepada semua kabupaten/ kota di Indonesia.

"Untuk Kabupaten Nunukan tahun 2022 ini kita hanya mendapatkan jatah 10.858 kilo liter (KL). Itu jumlahnya turun dari 2021 kita dapatkan 19.955 KL. Makanya Pertalite diperebutkan karena kuotanya terbatas," tutur Rohadiansyah kepada TribunKaltara.com.

Lalu kuota Solar subsidi tahun 2022 untuk Kabupaten Nunukan juga mengalami penurunan dari 2021 6.179 KL, kini hanya 5.857 KL.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Kaltara Hari Ini, Selasa 13 September 2022, Pulau Nunukan dan Sebatik Hujan Ringan