Berita Tarakan Terkini

Disdikbud Tarakan Miliki 641 Tenaga Honorer, Budiono Tegaskan Semua Harus Ikut PPPK

Disdikbud Kota Tarakan memiliki 641 tenaga honorer yang beratus sebagagai tenaga pendidik atau guru dan tenaga kependidi atau TU

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Aktivitas di salah satu sekolah di Kota Tarakan. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Tercatat total sebanyak 641 orang yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan menunggu kepastian status pasca keluarkan kebijakan penghapusan honorer di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Data ini dihimpun dari Disdikbud Kota Tarakan. Dari total 641 orang tersebut, terbagi menjadi dua jenis honorer. Pertama ada yang berstatus tenaga pendidik yakni guru dan ada yang berstatus sebagai tenaga kependidikan yakni salah satunya TU (Tata Usaha).

“Itu sudah melingkupi guru SD dan guru SMP yang honor ada 641 orang,” sebut Kepala Disdikbud Kota Tarakan, Budiono.

Baca juga: Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, Tanggapan Sekprov Kaltara: Fokus Pendataan Pegawai Non-ASN

Dari total tersebut, total tenaga honor untuk bagian administrasi TU ada 186 orang. Artinya lanjut Budiono, jika dibandingkan dengan tenaga PNS, untuk guru tersebut, khususnya tenaga honor meliputi 44,5 persen.

“Seluruhnya tenaga pengajar 44,5 persen adalah guru. Sedangkan untuk tenaga administrasi, itu honorernya meliputi 65 persen dari total 286 tenaga administrasi,” beber Budiono.

Baca juga: BKPSDM Tana Tidung Ungkap Kendala OPD Menyetor Data Tenaga Honorer

Dengan adanya kebijakan PPPK atau P3K yang harus dilalui, maka semua harus mengikuti. Ia melanjutkan, saat ini berdasarkan instruksi Wali Kota Tarakan, sudah ada proses pendataan.

“Mungkin maunya pak wali kalau bisa ke sana. Arahan beliau ke depan, tunggu sampai tanggal 23 November nanti,” paparnya.

Aktivitas di salah satu sekolah di Kota Tarakan.
Aktivitas di salah satu sekolah di Kota Tarakan. (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

Ia juga menyinggung jam tambahan mengajar seorang guru dimana pada prinsipnya guru punya ketentuan jam minimal mengajar 24 jam per minggu dan maksimal 40 jam per minggu.

“Itu sudah ada aturannya. Artinya kalau ada mata pelajaran atau yang gurunya tidak ada atau kurag, bisa diisi guru mata pelajaran lainnya sesuai mata pelajarannya,” bebernya.

Baca juga: BKPSDM Tana Tidung Masih Perekapan Database Tenaga Honorer, Serahkan BKN Terakhir 30 September 2022

Dan lanjutnya, untuk persoalan menambah jam mengajar dan tentu ada perhitungan biaya mengajar di luar dari jam mengajar yang harus dilaksanakan.

“Itu sudah dibahas internal. Prinsipnya guru juga sudah biasa itu menambah jam mengajar apalagi untuk SMP dan SD karena masih kekurangan guru,” pungkasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Penulis: Andi Pausiah

 

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved