Berita Daerah Terkini

Kasus Tipikor Mantan Bupati PPU Diputus, AGM dan Nur Afifah Balgis Divonis 4 Sampai 5 Tahun Penjara

Kasus Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor mantan Bupati PPU diputus, AGM dan Nur Afifah Balgis divonis Majelis Hakim 4 sampai 5 tahun penjara.

TRIBUNKALTARA.COM / RITA LAVENIA
Suasana sidang putusan Eks Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balgis di Pengadilan Tipikor Samarinda. 

TRIBUNKALTARA.COM ,SAMARINDA - Setelah kurang lebih 3 bulan "digoreng" di meja hijau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, akhirnya kasus korupsi yang menyeret eks Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balgis tiba di agenda pembacaan putusan, Senin (26/9/2022).

Pembacaan putusan perkara nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr ini kembali dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Jemmy Tanjung Utama dan Hariyanto serta Fauzi Ibrahim sebagai Hakim Anggota.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menerangkan bahwa terdakwa AGM dan Nur Afifah Balgis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama -sama.

"Terdakwa satu (AGM) dan dua ( Nur Afifah Balgis) secara terang meyakinkan bersalah. Menjatuhkan pidana 5 tahun 6 bulan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan pada terdakwa satu. Dan menjatuhkan putusan 4 tahun 6 bulan serta denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan kepada terdakwa dua (Nur Afifah Balgis)," jelas Ketua Majelis Hakim di dalam ruang persidangan.

Baca juga: Sedang Transaksi Narkoba Seorang Pria di PPU Ditangkap, Ditemukan 18 Poket Sabu Kemasan Plastik

Suasana sidang putusan Eks Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balgis di Pengadilan Tipikor Samarinda.
Suasana sidang putusan Eks Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balgis di Pengadilan Tipikor Samarinda. (TRIBUNKALTARA.COM / RITA LAVENIA)

Tak berhenti sampai di situ, Jemmy Tanjung Utama yang memimpin persidangan daring tersebut juga menerangkan pidana tambahan kepada terdakwa AGM berupa uang pengganti (UP) senilai Rp 5,7 miliar.

"Uang pengganti akan diambil dari harta benda terdakwa. Jika tidak mencukupi akan diganti dengan subsider 3 tahun 6 bulan kurungan," tegas Ketua Majelis Hakim.

Selain UP dan pidana pokok, mantan orang nomor satu di Kabupaten PPU itu juga dikenakan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan hak politiknya untuk dipilih.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama 3 tahun 6 bulan pasca pidana pokok dijalani terdakwa," tambahnya.

Mendengar putusan Majelis Hakim, tampak di dalam layar sambungan persidangan AGM menutupi wajahnya dengan gestur badan yang lesu dan memelas.

Baca juga: Persidangan Mantan Bupati PPU Masuk Babak Akhir, AGM Cs Dituntut 5 Sampai 8 Tahun Oleh JPU KPK

"Setelah pembacaan ini, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menerima (amar putusan), pikir-pikir selama 7 hari kedepan, atau banding dalam kurun waktu 14 hari setelah pembacaan ini," tutup Ketua Majelis Hakim.

Liputan : Rita Lavenia

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved