Berita Nunukan Terkini

388 Koperasi Terdaftar, Pemkab Nunukan Beber Hanya 20 Persen yang Aktif, Ternyata ini Penyebabnya

388 koperasi terdaftar, Pemkab Nunukan beber hanya 20 persen yang aktif, ternyata ini penyebabnya, sampaikan syarat untuk mendapatkan bantuan.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / FEBRIANUS FELIS
Kabid Koperasi, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Siti Hasnah. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Koperasi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara hanya 20 persen yang aktif.

Kabid Koperasi, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Siti Hasnah mengatakan jumlah koperasi di daerahnya ada sebanyak 388. Sementara yang aktif sampai hari ini hanya 20 persen.

"Koperasi di Nunukan sebagian besar tidak aktif. Dari 388 hanya 20 persen saja yang aktif," kata Siti Hasnah kepada TribunKaltara.com, Selasa (27/09/2022), sore.

Menurut Siti Hasnah, alasan koperasi banyak yang tidak aktif lantaran tidak menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan laporan akhir tahun (RAT).

Baca juga: Wabup Nunukan Hanafiah Sebut UMKM Berpotensi Menekan Angka Pengangguran, Singgung BUMN dan BUMD

"Salah satu indikator keaktifan koperasi adalah menyampaikan laporan akhir tahun. Laporannya bisa manual dan bisa online. Kami berharap pengurus koperasi patuh dalam membuat pelaporan," ucapnya.

Hasnah beberkan banyak koperasi yang berharap bantuan keuangan dari pemerintah daerah. Sementara kata dia tak ada alokasi anggaran daerah untuk koperasi.

"Terakhir bantuan dari pemerintah daerah untuk koperasi tahun 2017. Kami sudah berusaha anggarkan tapi memang tidak ada," ujarnya.

Kendati begitu, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan tetap melakukan pemberdayaan koperasi berupa kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan sistem jemput bola.

"Kalau soal pelatihan dan sosialisasi kami akan lakukan setiap tahun. Kami lakukan pembinaan pengawasan, pelatihan, dan sosialiasi secara door to door. Dari koperasi yang satu ke koperasi lainnya," tuturnya.

Baca juga: Beli Narkoba Jutaan Rupiah, Pria di Nunukan Ini Digrebek Polisi Saat Ingin Konsumsi Sabu di Rumah

Sebelumnya, Hasnah menuturkan pemerintah pusat melalui provinsi sempat meminta pemerintah daerah agar mengusulkan koperasi untuk mendapatkan penyaluran dana bergulir.

Penyaluran dana bergulir yang dimaksud disebut Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

"Tapi syarat untuk mendapatkan bantuan itu, koperasi harus ada laporan keuangan dan laporan kesehatan keuangan koperasi. Sementara koperasi kita belum memenuhi syarat itu," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved